JombangBanget.id – Bupati Jombang Warsubi kembali mengharumkan nama Kabupaten Jombang.
Ini setelah dilantik menjadi Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030.
Pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Bupati Warsubi menyampaikan, peran APKASI tidak hanya sebatas forum koordinasi saja.
Namun harus benar-benar dapat mendorong daerah membuka peluang pendapatan baru, menyederhanakan birokrasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
’’Kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran daerah dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Daerah memerlukan dukungan nyata agar pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Desa) yang sehat, perizinan yang mudah, serta iklim investasi yang mendukung peran swasta. Hal ini perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama di APKASI,’’ paparnya.
Warsubi juga menyoroti perlunya forum khusus untuk mengurai persoalan kewenangan daerah yang kerap terhambat aturan di level provinsi atau pusat.
Ia mendukung langkah Mendagri yang siap membuka ruang diskusi lintas kementerian demi solusi konkret.
’’Sebagai pengurus, saya berharap APKASI bukan hanya jadi wadah diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah nyata. Aspirasi daerah harus benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti,’’ ungkapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran APKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menjembatani aspirasi dan kebutuhan masyarakat kabupaten.
Dia mendorong seluruh pengurus untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.
Terpisah, Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, menegaskan peran asosiasi ini sangat krusial.
Mengingat lebih dari 60 persen pelaksanaan pembangunan nasional berada di wilayah kabupaten.
’’APKASI harus menjadi penghubung yang konkret agar pembangunan di tingkat daerah benar-benar efektif dan tepat sasaran,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz