SEBAGAI alumni Fisipol UGM yang menghabiskan waktu 13 semester untuk menuntaskan S-1 Ilmu Pemerintahan, saya prihatin.
Kampus yang saya bersamai begitu lama (rata-rata teman saya 10 semester), telah digeruduk sekelompok orang yang meragukan kredibilitasnya.
Universitas yang didirikan pada tahun 1949 itu telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas.
Namun, akhir-akhir ini, kampus Bulaksumur yang dipopulerkan Ashadi Siregar dengan sebutan Kampus Biru itu sedang dirundung nestapa akibat perilaku alumninya sendiri: Roy Suryo, Prof. Amin Rais dan kelompoknya.
Semua bermula dari berita yang menyebar mengenai dugaan ketidak-absahan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang merupakan alumni UGM.
Dugaan tersebut mencuat dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Demonstrasi demi demonstrasi digelar di depan kampus UGM, menuntut klarifikasi dan transparansi dari pihak universitas terkait ijazah Jokowi.
Para demonstran merasa bahwa UGM sebagai lembaga pendidikan ternama telah “berpihak” pada presiden ke 7 itu.
Sebagai institusi yang memiliki reputasi tinggi, UGM tentu saja tidak tinggal diam.
Pihak universitas segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan keabsahan ijazah yang dipermasalahkan.
Mereka mengumpulkan bukti-bukti, melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk alumni dan staf pengajar yang pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi selama masa studinya.
Baca Juga: Gus Zu'em: Tembok Cina dan Kita
Namun, di tengah upaya tersebut, tekanan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tetap tinggi.
Demonstrasi terus berlanjut dengan berbagai tuntutan yang semakin keras. Kampus UGM yang biasanya tenang berubah menjadi arena protes yang penuh dengan suara-suara lantang.
Para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum yang peduli terhadap integritas pendidikan terus menyuarakan aspirasi mereka untuk menjaga nama baik UGM.
Baik yang pro maupun kontra.
Di sisi lain, pihak universitas juga berusaha memberikan penjelasan kepada publik melalui berbagai media.
Mereka menjelaskan proses verifikasi yang telah dilakukan, serta menegaskan komitmen mereka untuk menjaga integritas akademik.
UGM, dengan segala prestasi dan dedikasinya, berusaha tetap berdiri kokoh di tengah badai yang melanda.
Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan kembali peran dan tanggung jawab sebuah institusi pendidikan tinggi.
UGM, sebagai salah satu pionir pendidikan di Indonesia, memiliki tugas yang berat untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya.
Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di UGM tidak boleh ternoda oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.
Sementara itu, demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Masyarakat berhak menyuarakan aspirasi mereka, dan institusi pendidikan tinggi harus mampu merespons dengan cara yang transparan dan akuntabel.
Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam prasangka dan tuduhan yang tidak berdasar.
Tulisan saya ini tidak ada kepentingan tentang sikap atau sentimen para penggeruduk itu terhadap Joko Widodo.
Karena siapa pun kita punya hak untuk memilih posisi, apakah di depan, di samping atau di belakang-nya.
Sudah pasti pada masing-masing posisi itu melekat sikap-sikap tertentu yang sulit dipersatukan.
Yang membuat saya menyesalkan perilaku Roy Suryo dkk itu adalah “tega-tega-nya” mereka menyeret-menyeret UGM dalam pertarungan politiknya dengan Jokowi.
Bila mereka menganggap almamater saya itu tidak kredibel, berarti mereka bisa saja meragukan ijazah para alumni yang lain.
Termasuk saya yang menempuh S-1 satu setengah tahun lebih lama dari mahasiswa normal.
Tapi siapa saya. Tidak ada keuntungan politisnya untuk di-bully.
Oleh karena itu, saya memastikan bahwa yang menjadi spirit atau ruh kelompok TPUA menggerudug UGM itu adalah murni politis.
Jika Anda tidak percaya, coba Anda tantang mereka untuk meminta transparansi dan klarifikasi UGM atas dokumen akademik Anis Baswedan, Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar.
Saya yakin, mereka tidak akan melakukannya.
Maka pada pembaca setia kolom saya ini, saya imbau untuk memahami dinamika serangan TPUA dan media sosial terhadap UGM itu semata-mata bersifat politis, bukan akademis apalagi agamis.
Untuk itu, jangan sampai mengganggu akal sehat kita.
Kini UGM yang aku sayang sedang malang. Karena sudah demikian menggaduhkan suasana berkebangsaan, saya berharap segera ada proses hukum yang jelas.
Agar UGM-ku yang malang, kembali gemilang. Salam akal sehat penuh rahmat. (*)
Editor : Ainul Hafidz