JombangBanget.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang mendapat tambahan anggaran dari hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 miliar.
Paling besar dialokasikan untuk penanganan jalan rusak. Pemkab juga akan membentuk mandor jalan.
”Jadi, di kami ada tambahan sekitar Rp 24 miliar, mayoritas untuk penambahan infrastruktur jalan dan kebutuhan tim mandor jalan,” kata Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi, Minggu (13/4).
Dijelaskan, untuk infrastruktur jalan mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp 20 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk perbaikan jalan rusak. Meski tak disebutkan secara rinci, ada tambahan jumlah ruas yang bakal ditangani tahun ini.
”Untuk infrastruktur jalan ini ada ruas jalan yang nambah dan dari sisi anggaran juga begitu,” imbuh dia.
Dicontohkan, di ruas Talunkidul-Kesamben yang sebelum efisiensi sudah dialokasikan Rp 1,6 miliar.
Dalam perkembangannya, anggaran penanganan ruas itu ditambah Rp 3 miliar. ”Sehingga di ruas itu alokasi anggarannya menjadi Rp 4,6 miliar,” tutur Bayu.
Pihaknya juga menindaklanjuti program Bupati Jombang Warsubi berkaitan tim sapu bersih lubang jalan. Ke depan bakal ada tim mandor jalan.
”Program Abah Bupati (Warsubi) membentuk mandor jalan, tim kami sebenarnya sudah ada enam, kemudian ditambah lagi empat. Tambahan anggaran kemarin di antaranya untuk pembelian prasarana sarana prasarana mobil serta menambah tenaga,” ujar dia.
Tim itu nantinya bakal keliling di ruas jalan kabupaten memantau kondisi jalan. Ketika ada jalan yang rusak bakal dilakukan penanganan berupa pemeliharaan jalan.
”Jadi, mandor jalan ini bertugas keliling di 500 ruas (jalan kabupaten) menutup lubang atau pemeliharaan. Kalau dulu tim URC (unit reaksi cepat) ke depan mandor jalan.” papar Bayu.
Begitu juga di bidang sumber daya air (SDA), menurut Bayu, juga ada tambahan alokasi anggaran sekira Rp 4 miliar.
”Untuk penambahan bahan-bahan yang sifatnya kedaruratan. Jadi yang paling banyak tetap di infrastruktur jalan,” kata Bayu.
Pemkab Jombang tuntas menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran pelaksanaan belanja APBD 2025.
Dari hasil identifikasi, terkumpul anggaran mencapai Rp 56,4 miliar. Anggaran sebesar itu akan dialihkan untuk enam kegiatan.
Paling besar diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur dan sanitasi sebesar Rp 41,1 miliar.
Sebelumnya, Pemkab Jombang tuntas menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran pelaksanaan belanja APBD 2025.
Dari hasil identifikasi, terkumpul anggaran mencapai Rp 56,4 miliar. Sekdakab Jombang Agus Purnomo menjelaskan, hasil efisiensi anggaran sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
”Jadi, kami langsung melakukan perubahan penjabaran anggaran, 26 Maret itu sudah selesai,” kata Agus, Selasa (8/4) atau sebelum cuti berangkat Umrah.
Disebutkan, ada enam kegiatan hasil efisiensi anggaran atau realokasi efisiensi itu. Rinciannya untuk infrastruktur dan sanitasi sebesar Rp 41,1 miliar.
Bidang kesehatan Rp 8,9 miliar, bidang pendidikan Rp 4 miliar. Selain itu, prioritas lainnya yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 1,3 miliar.
Penyediaan cadangan pangan Rp 866,7 juta. ”Serta stabilitas harga makanan dan minuman Rp 128,9 juta,” imbuh dia. (fid/naz/riz)
Editor : Achmad RW