JombangBanget.id – Pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) di 190 lokasi tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1).
Sementara itu, meski masuk sasaran prioritas, program makan bergizi gratis justru belum berjalan di Kabupaten Jombang.
Pemkab Jombang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Hal ini terungkap saat kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jombang dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang, Rabu (8/1).
Dalam rapat dengar pendapat kemarin itu, Komisi D DPRD Jombang mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Jombang.
”Pertemuan ini untuk membahas persiapan program nasional makan bergizi gratis,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati saat dikonfirmasi.
Erna membenarkan sampai saat ini program MBG belum berjalan di Kabupaten Jombang.
Saat ini juga masih belum ada kejelasan terkait OPD yang akan menangani program nasional itu.
”Pemkab Jombang sendiri masih belum disiapkan mekanisme bagaimana, anggarannya bagaimana belum sampai ke sana. Jadi, juknisnya belum ada, masih menunggu juknis juga,” katanya.
Sementara itu Kepala DPPKB-PPPA Pudji Umbaran mengatakan, agenda kali ini membahas terkait dengan program makan bergizi gratis.
”Secara umum juknis belum ada. Sehingga saat ini masih dalam persiapan,” katanya.
Baca Juga: Menko PM Muhaimin Iskandar Tinjau Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Jombang
Saat ini masih dalam tahap koordinasi untuk memberikan masukan-masukan agar program ini berjalan baik.
”Komisi D memberikan masukan, kami juga memberikan masukan sehingga program ini berjalan baik,” tegasnya.
Terlebih lagi, menjalankan program ini tentu tidak mudah. Dengan anggaran yang minimal itu bagaimana anak-anak tetap menerima makan bergizi.
Selain itu, melibatkan tenaga yang tidak sedikit. ”Jadi koordinasi ini bagaimana persiapan agar matang,” imbuhnya.
Selain itu, asupan gizi masing-masing anak tentunya berbeda. Sehingga ini juga nanti bagaimana cara mengidentifikasi dan membedakannya.
”Mungkin anak yang umum ya umum. Ada kelompok anak yang membutuhkan gizi ekstra dan ada lagi kelompok anak yang alergi. Sehingga ini menjadi kelompok yang mendapat asupan gizi seperti apa,” ungkapnya.
Pudji juga menambahkan, cara memasak juga harus perlu dilakukan pengawasan. Sehingga, masih perlu banyak koordinasi sebelum program ini berjalan.
”Program ini sangat bagus sekali. Sehingga harus ada persiapan yang matang,” pungkas Pudji.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas impelementasi program makan bergizi gratis.
Badan Gizi Nasional akan menyediakan sekitar 146 satuan pelayanan yang bertugas mengkoordinir implementasi program makan bergizi gratis. Sesuai estimasi, anggaran per bulan per satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ditaksir mencapai sekitar Rp 900 juta.
”Se kabupaten, di Jombang ini akan dinaungi 146 satuan pelayanan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat menghadiri kegiatan uji coba Makan bergizi gratis di Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Jombang beberapa waktu lalu. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz