JombangBanget.id – Keluhan sejumlah petani terkait pembangunan pabrik PT Maxxi Agri yang diduga mencaplok jalan usaha tani (JUT) milik pemerintah Desa betek, Kecamatan Mojoagung, Jombang mendapat respons keras dari DPRD Jombang.
Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang mengingatkan pemerintah desa dan pihak pabrik tidak sembrono.
”Saya sudah mendengar kabar itu. Kalau benar JUT tercaplok pembangunan pabrik tanpa melalui prosesdur yang berlaku, tentu ini masalah serius, bahkan bisa berpotensi ke ranah hukum,” tegas Kartiyono kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (5/1).
Kartiyono menegaskan, pihaknya mendukung investasi tumbuh di Jombang.
Namun, bukan kemudian pihak pengembang bisa seenaknya mendirikan pabrik tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan yang berlaku apalagi sampai merugikan petani.
”Penggunaan aset desa untuk kepentingan umum saja harus melalui tahapn perizinan yang panjang, melalui musdes dan lain-lain, apalagi ini untuk kepentingan swasta,” bebernya.
Selain itu, pembangunan pabrik tentunya juga harus memperhatikan kawasan. Sebab, pemerintah juga punya kepentingan melindungi kawasan pangan.
”Jadi, harus dicek terlebih dahulu status lahannya, itu masuk zona hijau, kuning atau merah, harus melalui kajian terlebih dahulu,” tegasnya.
Karenanya, ia mendesak pemkab, dalam hal ini dinas-dinas terkait juga camat yang punya kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan segera.
”Apakah kegiatan pembangunan pabrik sudah melalui prosedur yang benar, termasuk proses alih fungsi JUT. Jika memang terdapat pelanggaran di sana, harus dilakukan penindakan dengan tegas,” tandasnya.
Selain itu, Kartiyono akan segera membawa persoalan ini ke internal Komisi D DPRD Jombang.
”Ini akan kita lakukan pembahasan lebih lanjut di internal Komisi A,” singkat politikus PKB.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon ke nomor selulernya perihal dugaan pencaplokan JUT oleh pihak pabrik, Kepala Desa Betek Moh Faruq belum memberikan jawaban.
Termasuk saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp terkait sejumlah petani yang mengeluh lantaran tidak pernah mendapat sosialisasi ataupun ataupun dilibetkan dalam musyawarah terkait pendirian pabrik yang mencaplok JUT, M Faruq juga tidak merespons.
Terpisah, Ketua BPD Betek M Okky Mabruri mengatakan, terkait penggunaan JUT untuk kegiatan pabrik belum pernah dilakukan musyawarah desa (Musdes).
”Belum ada musdes terkait itu, pertemuan 14 September itu pun inisiasi dari pihak pabrik,” singkatnya. (fid/naz/fid)
Editor : Ainul Hafidz