JombangBanget.id – Pemkab Jombang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage ( UHC ) kategori Pratama.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan ISSA President Mohammed Azzam kepada Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo di ajang UHC Awards 2024, di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8).
Turut mendampingi Kadinkes Jombang dr Hexawan dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jombang Lilik Herawati dalam menerima penghargaan itu.
”Ada 3 Kategori (Utama, Madya, Pratama). Sebanyak 97,85 persen masyarakat Jombang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga kami menerima penghargaan kategori pratama,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr Hexawan Tjahja Widada, MKP.
Dokter Hexawan menambahkan, Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan UHC kategori pratama karena kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 97,85 persen.
Sementara tingkat keaktifannya 70 persen, regulasi pendukungnya 100 persen dan tidak ada tunggakan iuran sepanjang 2023 atau terbayar 100 persen.
”Hanya keaktifan yang kurang, jika mendapatkan lebih dari 80 persen mungkin bisa dapat madya atau utama, ya mungkin penduduk Jombang setelah ikut umum, kemudian pindah kerja atau bagaimana, sehingga menyebabkan tidak seluruh peserta aktif,” katanya.
Ke depan, Dinas Kesehatan Jombang berkomitmen untuk meningkatkan prestasi UHC.
Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan BPJS.
”Biasanya masyarakat kita baru mengurus BPJS ketika sudah kepepet, ini yang perlu kita pahamkan, pentingnya BPJS untuk kesehatan kita,” jelasnya.
Baca Juga: Ini 5 Penghargaan yang Diraih RSUD Jombang dari BPJS Kesehatan Sepanjang 2023
Sosialisasi bakal dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, utamanya puskesmas-puskesmas.
Menyadarkan masyarakat tentang asuransi kesehatan yang sifatnya gotong royong.
Pemkab Jombang juga bakal mengatur APBD menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk mencover biaya BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang layak.
”Menambahkan dan menyesuaikan anggaran APBD di Kabupaten Jombang untuk masyarakat yang kurang mampu,” katanya.
Pemkab Jombang juga akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha, untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan kepada para pekerjanya.
”Sosialisasi juga akan kami lakukan ke dunia usaha, kita akan libatkan pengusaha,” pungkasnya. (wen/naz)
Editor : Ainul Hafidz