GELARAN Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang kurang sepekan lagi.
Tapi, muncul isu yang cukup getir, yakni dugaan perdagangan suara dalam perebutan kepemimpinan.
Benarkah suara muktamirin bisa dibeli? Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan gosip. Tetapi juga tidak boleh dibungkam hanya karena dianggap mencoreng nama besar organisasi.
Baca Juga: Binrohtal: KH Nur Roihan Ungkap Tiga Bentuk Zikir, Apa Saja?
Jika memang ada praktik transaksi, siapa pun pelakunya harus berani membuka fakta. Jika tidak ada, mekanisme muktamar harus mampu membuktikannya secara transparan.
Ironisnya, isu politik uang atau perdagangan suara justru muncul di tengah narasi besar tentang kemandirian ekonomi NU.
Padahal, sejak awal berdirinya, NU memiliki tradisi membangun kekuatan ekonomi jamaah. Gagasan Nahdlatut Tujjar menunjukkan, kemandirian ekonomi bukan barang baru dalam sejarah NU.
Bahkan kajian terbaru tentang ekonomi NU kembali menegaskan, penguatan ekonomi warga merupakan bagian penting dari perjuangan organisasi.
Baca Juga: Binrohtal: Empat Cara Mensyukuri Kemerdekaan
Muktamar ke-35 bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan.
Muktamar harus menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan NU sekaligus merumuskan arah perjuangan menghadapi tantangan zaman.
Salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian ekonomi warga Nahdliyin.
NU memiliki warga yang sangat besar. Ada petani, pedagang, guru, buruh, nelayan, pelaku UMKM, pengusaha, santri, alumni pesantren hingga anak-anak muda yang sedang merintis usaha.
Ini modal sosial dan ekonomi yang luar biasa. Namun, kekuatan jumlah itu belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi.
Banyak warga masih berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, NU ke depan tidak cukup hanya kuat secara organisasi. Warga Nahdliyin juga harus semakin mandiri dan berdaya secara ekonomi.
Berbicara tentang ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi NU.
Baca Juga: Review Dokumen Proyek RTH Kabuh Jombang Rampung, Minggu Ini Ditarget Naik Lelang
Sejak awal sejarahnya, NU memiliki akar kuat dalam gerakan Nahdlatut Tujjar, kebangkitan para saudagar. Para pengusaha dan pedagang menjadi bagian penting dari perjalanan awal NU.
Maka, ketika hari ini NU kembali berbicara tentang kemandirian ekonomi, pemberdayaan UMKM, koperasi dan penguatan pengusaha Nahdliyin, sesungguhnya NU sedang menghidupkan kembali salah satu ruh perjuangannya.
Persoalannya, bagaimana semangat itu diterjemahkan dalam konteks zaman sekarang.
Petani perlu mendapatkan akses pasar dan teknologi. Pedagang kecil harus didorong agar mampu naik kelas.
Baca Juga: Ada Tiga Kejadian Kebakaran Besar di Jombang Dalam 24 Jam, Berikut Kronologi Lengkapnya
UMKM perlu diperkuat agar mampu masuk pasar digital. Koperasi harus dikelola secara profesional dan transparan.
Pesantren juga dapat menjadi pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anak-anak muda Nahdliyin harus diberi ruang untuk berinovasi dan berusaha. Mereka jangan hanya diarahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
Muktamar ke-35 memiliki momentum penting untuk merumuskan visi tersebut.
Namun, menjelang muktamar, berbagai pandangan yang beredar juga membuat sebagian warga Nahdliyin mulai skeptis. Ada kekhawatiran muktamar terlalu banyak membahas persoalan internal organisasi.
Sementara persoalan konkret masyarakat belum mendapatkan perhatian yang cukup.
Baca Juga: Komisi B DPRD Jombang RDP dengan Disperta Bahas PLP2B, Ini Hasilnya
Pemikiran saya, sikap kritis tersebut justru harus menjadi bahan evaluasi.
Semakin besar NU, semakin besar pula harapan masyarakat kepadanya.
Karena itu, muktamar harus mampu mengubah kegelisahan menjadi optimisme. Optimisme tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi melalui agenda yang konkret dan bisa dirasakan warga.
Ya, kita berharap muktamar melahirkan visi NU lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan.
Bukan hanya tentang siapa yang memimpin organisasi, tetapi bagaimana NU membangun masyarakat yang kuat secara iman, ilmu, sosial dan ekonomi.
Kebesaran NU pada akhirnya bukan hanya diukur dari jumlah warga atau ramainya kegiatan. Kebesaran itu akan terasa ketika petani hidup lebih layak.
Pedagang mampu mengembangkan usaha. Pesantren semakin mandiri.
Pengusaha Nahdliyin semakin kuat. Santri memiliki masa depan dan anak-anak muda mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Muktamar ke-35 di Tambakberas harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat kemandirian tersebut.
Semoga dari Tambakberas lahir arah baru yang mampu menjawab kegelisahan warga sekaligus menumbuhkan optimisme.
NU harus tetap kuat dalam menjaga agama, ilmu dan tradisi. Tetapi juga semakin nyata dalam memberdayakan masyarakat.
Sebab NU bukan hanya harus besar dalam jumlah, tetapi juga besar dalam manfaat.
NU bisa menjadi sosok, bisa menjadi sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan yang membutuhkan.
NU bisa menjadi tambang suara. NU bisa punya tambang mineral. Yang semuanya akan difungsikan ketika dan siapa yang membutuhkan.
Bahkan NU pun tidak lepas dari pola-politik perdagangan dan diperdagangkan oleh mereka-mereka yang punya otoritas dan kepentingan.
Sejatinya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena NU amanah Ulama untuk kemaslahatan umat.
Hari ini, NU kembali mendorong agenda kemandirian ekonomi.
PBNU bahkan terus mengembangkan koperasi dan berbagai instrumen ekonomi kelembagaan.
Pada Juli 2026, misalnya, PBNU memutuskan manfaat ekonomi dari keanggotaan Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara dilimpahkan kepada Perkumpulan NU.
Baca Juga: Komisi B DPRD Jombang RDP dengan Disperta Bahas PLP2B, Ini Hasilnya
Tetapi di sinilah paradoksnya. Kita bicara ekonomi umat, tetapi pada saat yang sama muncul isu bahwa politik organisasi juga memiliki harga.
Kalau benar suara dalam muktamar dapat ditukar dengan uang, fasilitas, jabatan, proyek, atau kepentingan tertentu, maka yang sedang diperjualbelikan sesungguhnya bukan hanya suara. Yang dijual adalah mandat jamaah. (*)
Penulis:
KH Zainul Ibad As’ad (Gus Ulib), Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, Jombang
Editor : Ainul Hafidz