Penetapan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung menjadi ironi yang sulit diterima oleh nalar publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal dipromosikan sebagai salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, justru tersandung persoalan hukum yang mengguncang kepercayaan masyarakat.
Program yang dirancang untuk menjawab tantangan stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bagi anak-anak sekolah itu semestinya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda.
Namun, ketika lembaga yang diberi amanah mengelola program tersebut terseret dalam dugaan korupsi, perhatian publik pun bergeser dari tujuan mulia program menuju pertanyaan besar tentang integritas pengelolaannya.
Baca Juga: Lolos dari 155 Pendaftar, Warga Jombang Ini Jadi Wakil Indonesia untuk Riset di Korea Selatan
Peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam desain kelembagaan dan tata kelola Program MBG. Niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan hasil kebijakan yang baik.
Dalam praktik administrasi publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kemuliaan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mengiringinya.
Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan, banyak program sosial yang lahir dari semangat membantu masyarakat justru menghadapi masalah ketika akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan diabaikan.
Ketika Program Sosial Menjadi Magnet Ekonomi
Dalam teori kebijakan publik, semakin besar anggaran yang dikelola suatu program, semakin besar pula risiko munculnya kelompok-kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan dari program tersebut.
Para ekonom menyebutnya sebagai rent-seeking behavior, perilaku memburu rente dari kebijakan negara.
MBG contoh nyata sebuah program sosial berubah menjadi magnet ekonomi yang luar biasa kuat.
Ketika negara mengalokasikan anggaran dalam jumlah ratusan triliun rupiah, ruang yang tersedia tidak hanya menarik perhatian ahli gizi, pendidik, dan pemerhati anak.
Program tersebut juga menarik perhatian vendor, kontraktor, yayasan, pemasok, konsultan, hingga berbagai kelompok yang melihat peluang bisnis.
Baca Juga: Atasi Genangan Air, Dinas Perkim Jombang Usulkan Rehabilitasi Trotoar Buya Hamka Rp 3 Miliar
Fenomena ini sesungguhnya dapat diprediksi sejak awal. Dalam dunia bisnis berlaku hukum sederhana: semakin manis gulanya, semakin banyak semut yang datang.
Dan MBG menawarkan gula yang sangat manis. Masalah muncul ketika semut-semut itu tidak lagi sekadar menikmati manisnya gula, melainkan mulai menggerogoti wadahnya.
Negara yang Memberi Makan, tetapi Lupa Menyejahterakan Pendidik
Di tengah gegap-gempita MBG, terdapat ironi lain yang luput dari perhatian publik.
Negara mengalokasikan sumber daya besar untuk memberi makan peserta didik, tetapi pada saat yang sama masih banyak guru honorer yang hidup dengan penghasilan minim.
Tidak sedikit dosen swasta yang harus mengajar dengan honor jauh di bawah standar profesional.
Kondisi tersebut menghadirkan sebuah satire sosial yang menyakitkan.
Negara begitu sibuk menghitung kandungan protein dalam piring siswa, tetapi lupa menghitung kesejahteraan orang-orang yang mengajar mereka setiap hari. Kita seakan percaya, kualitas sumber daya manusia cukup dibangun melalui asupan gizi.
Padahal pendidikan tidak hanya membutuhkan tubuh yang sehat, melainkan juga guru yang bermartabat dan dosen yang sejahtera.
Bagaimana mungkin kita bercita-cita melahirkan generasi unggul apabila sebagian pendidiknya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar keluarganya?
Sentralisasi yang Melahirkan Kerentanan
Kasus yang kini menyeret BGN juga mengingatkan kita pada satu pelajaran klasik dalam administrasi publik: Kekuasaan yang terlalu terpusat selalu mengandung risiko.
Semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar peluang terjadinya kebocoran, inefisiensi dan penyalahgunaan kewenangan. Semakin besar konsentrasi anggaran pada satu lembaga, semakin besar pula godaan yang mengelilinginya.
Baca Juga: Niat Hindari Penyeberang, Pikap Malah Nyelonong Hantam Toko di Jombang
Karena itu, persoalan utama MBG bukan pada tujuan programnya, melainkan pada cara program tersebut dirancang dan dijalankan.
Kita perlu jujur mengakui, model pengelolaan yang sangat sentralistik sering kali menciptakan jarak antara pengambil kebijakan dan penerima manfaat.
Ketika jarak itu semakin jauh, pengawasan masyarakat menjadi semakin lemah. Akibatnya, yang tumbuh bukan partisipasi publik, melainkan ketergantungan pada birokrasi.
Dari Gizi Menuju Integritas
Kasus MBG mengajarkan satu pelajaran penting. Pembangunan manusia tidak hanya membutuhkan gizi, tetapi juga integritas.
Kita dapat menyediakan susu, telur, ikan dan makanan bergizi bagi jutaan anak Indonesia. Namun apabila tata kelolanya rapuh, manfaat yang diterima masyarakat akan selalu lebih kecil dibanding sumber daya yang dikeluarkan negara.
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan program. Yang sering kurang kemampuan memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Baca Juga: Review Beres, Proyek PJU Ruas Kabuh-Tapen Jombang Rp 1,7 Miliar Segera Dilelang
Karena itu, evaluasi terhadap MBG tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau pergantian pejabat.
Yang lebih penting, melakukan audit menyeluruh terhadap desain kebijakan, mekanisme pengadaan, sistem pengawasan, serta efektivitas program dalam meningkatkan status gizi peserta didik.
Jika perlu, pengelolaan program didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sekolah, pesantren, koperasi, dan komunitas lokal dengan mekanisme transparansi yang lebih kuat.
Amanah yang Tergelincir
Dalam tradisi sosial dan budaya bangsa Indonesia, amanah selalu dipandang sebagai sesuatu yang sakral.
Semakin besar amanah yang diterima seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dipikulnya.
Karena itu, ketika lembaga yang dibentuk untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi, yang terluka bukan hanya keuangan negara. Yang terluka kepercayaan publik.
Dan ketika kepercayaan publik mulai terkikis, kerugiannya jauh lebih besar daripada angka-angka yang tercantum dalam laporan anggaran.
Makanan bergizi memang penting untuk membangun tubuh yang sehat.
Namun bangsa ini juga membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: Pemimpin yang mampu menjaga amanah dan birokrasi yang bekerja dengan integritas. Sebab pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang masuk ke piring anak-anak kita, tetapi juga oleh apa yang ada dalam hati dan integritas para pengelola negara. (*)
Penulis:
Moh Ja’far Sodiq Maksum, Dosen UNWAHA Tambakberas Jombang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Editor : Ainul Hafidz