PERANG dingin baru tidak lagi ditentukan oleh rudal, melainkan oleh model bahasa, chip semikonduktor, dan data.
Amerika Serikat dan China tengah beradu bukan sekadar untuk dominasi pasar, tetapi untuk menetapkan arsitektur peradaban digital abad ini.
Di tengah persaingan sengit itu, Indonesia berdiri di persimpangan yang krusial dan pertanyaannya bukan sekadar soal strategi, melainkan soal kedaulatan.
Selama ini, Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen teknologi. Kita mengadopsi platform, mengimpor perangkat lunak, dan membiarkan perusahaan asing memanen data ratusan juta warga kita.
Dalam lanskap AI global, pola ini berisiko berulang dalam skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya.
Baca Juga: Proyek RTH Ngoro Jombang Rp 2,5 Miliar Masuk Tahap Lelang, Berikut Perkembangan Terbarunya
Ketika model AI menjadi penentu akses informasi, keputusan kredit, hingga rekomendasi kebijakan publik, bergantung penuh pada sistem buatan asing berarti menyerahkan sebagian kedaulatan nasional secara diam-diam.
Namun ada celah untuk optimisme. Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara: Populasi digital terbesar keempat dunia.
Ekosistem startup yang relatif matang. Serta posisi geopolitik sebagai pemimpin Global South yang tidak memihak blok mana pun. Netralitas strategis ini justru bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan Indonesia.
Berpeluang menjadi jembatan dan penyeimbang, bukan sekadar medan proxy perang teknologi AS - China.
Tetapi peluang itu tidak akan datang sendiri. Dibutuhkan investasi serius dalam riset AI domestik, regulasi data yang berdaulat, dan yang paling mendesak keberanian politik untuk tidak semata-mata mengikuti arus.
Indonesia perlu membangun kapasitas berpikir dan bernegosiasi dalam bahasa AI, bukan hanya bahasa penggunanya.
Salah satu langkah konkret yang mendesak adalah membangun ekosistem talenta AI secara sistematis.
Perguruan tinggi perlu didorong menghasilkan peneliti, bukan sekadar operator teknologi.
Dana riset harus mengalir ke laboratorium lokal, bukan hanya ke konsultan asing.
Baca Juga: Luas Tanam Semangka di Watudakon Jombang Susut, Petani Waswas Ancaman Banjir
Dan pemerintah perlu hadir bukan sebagai regulator yang reaktif, melainkan sebagai arsitek kebijakan yang visioner yang memahami bahwa hari ini kita menanam benih, dan sepuluh tahun ke depan kita akan menuai posisi kita di peta kekuatan dunia.
"AI bukan lagi sekadar alat produktivitas. Ia adalah infrastruktur geopolitik siapa yang menguasainya, menentukan aturan main dunia." (*)
Penulis:
Nauvalla Hanum A, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Muhammadiyah Malang
Editor : Ainul Hafidz