JombangBanget.id – Puluhan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang menggeruduk Kantor Telkom Ploso, Rabu (7/10), mendesak tower BTS di lingkungan mereka ditutup sementara hingga legalitas dan kelayakan fungsinya dipastikan.
Warga mempersoalkan status perizinan tower serta lokasinya yang berdekatan dengan permukiman.
Tuntutan itu disampaikan melalui poster dan pengeras suara. Salah satu poster bertuliskan, ”Tower tidak berizin harus ditutup”.
Baca Juga: Rombongan Madura Kecelakaan di Tol Jombang-Mojokerto, Satu Orang Tewas
Ketua RW 1 Desa Losari Haryanto mengatakan, tower tersebut telah berdiri sejak sekitar 1995. Namun, warga mengaku belum mendapat kejelasan mengenai status perizinannya.
”Selama ini dari pihak Telkom tidak ada komunikasi sama sekali. Lebih baik dirobohkan atau diputus arus listriknya daripada di sini tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Selain legalitas, warga menyoroti posisi tower yang berdekatan langsung dengan permukiman.
Haryanto menyebut sekitar 40 rumah berada dalam radius kurang lebih 50 meter dari tower. Tiga rumah disebut berada paling dekat.
Baca Juga: Sudah 20 Tahun, Joglo Alun-Alun Jombang Akhirnya Dibongkar
Kekhawatiran warga juga dipicu insiden dugaan komponen tower yang pernah jatuh hingga mengenai atap rumah. Salah satunya rumah Suwarso, 60, warga setempat.
”Barang tower pernah jatuh menimpa atap rumah sampai pecah, kepala juga pusing-pusing,” kata Suwarso.
Keluhan tersebut dibenarkan pihak Telkom. Account Manager Government Telkom Jombang Syukron mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, komponen tower jatuh saat teknisi melakukan pemeliharaan.
”Waktu teknisi sedang maintenance, memang ada barang yang terjatuh. Jadi, bukan murni dari perangkat tower kemudian terjatuh,” jelasnya.
Syukron juga menjelaskan, pengelolaan tower tersebut bukan berada di tangan Telkom Jombang secara langsung. Tower dikelola PT Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel), anak perusahaan Telkom.
”Di bawah naungan PT Daya Mitra Telekomunikasi,” tegasnya.
Baca Juga: KPRI Sejahtera Masih Diawasi, Berikut Hasil Penilaian Dinkop UM Jombang
Mengenai legalitas, Syukron menyebut pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih berproses melalui instansi terkait. Saat ini, proses tersebut tengah dibahas di Dinas PUPR dan DPMPTSP.
SLF nantinya menjadi acuan untuk menentukan kelayakan fungsi tower. Jika dinyatakan belum memenuhi ketentuan, perbaikan dapat dilakukan.
”Ketika perizinan SLF itu turun, maka bisa dinilai apakah tower ini masih layak beroperasi atau harus dibenahi,” katanya.
Syukron memperkirakan hasil proses tersebut baru diketahui sekitar awal Desember. Telkom juga akan meneruskan tuntutan warga kepada Mitratel agar proses perizinan segera diselesaikan.
Baca Juga: Binrohtal: Ujian Hidup Tak Hanya Kesulitan, Ini Tiga Kunci Menghadapinya
”Terutama terkait perizinan, akan kami dorong kepada PT Daya Mitra Telekomunikasi agar segera menyelesaikannya,” ujarnya.
Sebelum menggelar aksi, warga mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut ke DPRD Jombang. Haryanto menyebut warga sempat bertemu Komisi A DPRD Jombang.
Rekomendasi terkait persoalan tower kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah dan kepolisian.
Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat gabungan TNI dan Polri.
Setelah menyampaikan tuntutan dan melantunkan salawat, massa membubarkan diri. Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan manajemen Mitratel yang menemui warga.
Pihak Telkom menyatakan tuntutan tersebut akan diteruskan kepada perusahaan pengelola tower. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz