JombangBanget.id — Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) dan PKL mengakhiri aksi kemah di depan Kantor Pemkab Jombang setelah Bupati Warsubi datang menemui mereka, Sabtu (19/9) malam.
Dialog itu membahas sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan massa, termasuk pabrik, PKL zona merah, KPRI Sejahtera, kesenian, dan UMKM.
Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim mengatakan, keputusan menghentikan aksi diambil setelah pihaknya mendapat titik temu dengan Pemkab Jombang.
Baca Juga: 1.100 Calon Jemaah Umrah Ajukan Refund, Direktur Annisa Ahmada Menghilang
Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa juga mendapat respons langsung dari bupati.
”Karena sudah ada titik temu dan bupati sendiri yang datang menemui, maka aksi dihentikan. Tenda sudah dibongkar semua,” ujar Fattah.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian FRMJ adalah polemik keberadaan PT Jianyou dan PT Fuxin.
Menurut Fattah, bupati menyatakan akan mengawal persoalan tersebut. Sementara terkait KPRI Sejahtera, Pemkab Jombang masih menunggu proses hukum yang berjalan.
Baca Juga: Unhasy Tebuireng Jombang Buka Peluang Exchange hingga Riset di Korea Selatan
Bupati disebut menghormati keputusan dan tahapan hukum terkait persoalan tersebut.
Tuntutan lain menyangkut keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di zona merah. Fattah menyebut, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan penindakan secara tegas.
”Terkait PKL tentunya akan ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan tegas,” katanya.
FRMJ juga menyoroti keterlibatan pelaku seni dan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Fattah berharap pelaku UMKM yang benar-benar memproduksi barang sendiri mendapat ruang, bukan justru pelaku usaha dengan kapasitas produksi besar yang mengatasnamakan UMKM.
’’Terkait kesenian juga harus dilibatkan pada giat yang ada di pemkab. Begitu juga benar-benar melibatkan pelaku UMKM, bukan UMKM yang aslinya produksi besar,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Jombang Warsubi menegaskan, kedatangannya menemui massa merupakan bentuk komitmen untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Menabung dari Hasil Jualan Bakso, Calon Jemaah Umrah Jombang Waswas Uang Tak Kembali
Dia menyebut sejumlah persoalan disampaikan FRMJ, mulai keberadaan pabrik hingga PKL yang beraktivitas di zona merah.
’’Saya datang menemui teman-teman FRMJ yang masih bertahan di tenda depan Pemkab Jombang. Mereka menyampaikan soal permasalahan pendirian pabrik, PKL di zona merah dan lain sebagainya. Saya dengarkan semuanya,” kata Warsubi.
Bupati menemui pendemo didampingi Sekdakab Agus Purnomo bersama sejumlah kepala organisasi peragkat daerah (OPD) terkait.
Warsubi menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat. Persoalan yang masih membutuhkan pembenahan akan dibahas dan dicarikan jalan keluarnya melalui komunikasi bersama.
Baca Juga: Jika Alam Tidak Mengenal Sampah, Mengapa Kita Menciptakannya?
’’Saya ingin memastikan, tidak ada suara masyarakat yang saya abaikan. Kalau ada yang perlu dibenahi, mari kita benahi. Yang penting jangan berhenti mencari jalan keluar,” tegasnya.
Warsubi menambahkan, pertemuan langsung dengan massa diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan.
”Kami bisa duduk bersama, saling mendengarkan. Semoga ini menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz