JombangBanget.id - Bupati Jombang Warsubi meminta anggota KPRI Sejahtera segera membentuk tim penyelamat aset di tengah polemik koperasi yang belum tuntas.
Tim itu diminta mendata keberadaan aset, melakukan appraisal, dan memastikan kondisi keuangan koperasi secara transparan.
Warsubi menegaskan, kewenangan tertinggi dalam koperasi berada di tangan anggota.
Baca Juga: Usai Santap MBG, 256 Siswa SMPN 1 Kabuh Jombang Diduga Keracunan
Sebab, koperasi dibangun dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu, penyelesaian persoalan KPRI Sejahtera harus dikembalikan kepada mekanisme rapat anggota.
"Namanya koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Yang punya suara dan mandat itu adalah anggota," tegasnya.
Menurut Warsubi, apabila persoalan belum selesai dalam rapat sebelumnya, anggota masih memiliki ruang untuk kembali menggelar rapat anggota luar biasa (RALB).
Bahkan, RALB dapat kembali dilakukan untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi koperasi.
Baca Juga: Student Journalism: Kunci Menghafal Quran
”Harus rapat anggota luar biasa. Kalau belum selesai ya bisa rapat anggota luar biasa kedua. Boleh, bias,” katanya.
Warsubi mengaku, dirinya bukan anggota maupun pengurus KPRI Sejahtera. Namun, sebagai kepala daerah, dia tetap memiliki kepentingan agar persoalan tersebut segera diselesaikan sehingga koperasi dapat kembali berjalan dengan baik.
”Kami kebetulan bukan anggota, anggota bukan, pengurus bukan. Tapi kami sebagai kepala daerah pasti punya keinginan, bagaimana koperasi ini akan berjalan dengan baik," ujarnya.
Karena itu, Warsubi meminta anggota tidak membiarkan persoalan KPRI Sejahtera berlarut-larut. Dia mendorong anggota segera mengambil langkah konkret, salah satunya membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan penyelamatan aset koperasi.
”Yang ada permasalahan ini segera diselesaikan oleh anggota. Menurut kami harus dibentuk tim," tegasnya.
Tim tersebut, lanjut Warsubi, harus bekerja dengan jelas. Langkah pertama adalah mendata dan memastikan keberadaan seluruh aset KPRI Sejahtera.
Baca Juga: Jemaah Umrah Jombang Tertahan di Surabaya, Menhaj Ingatkan Pilih Travel
Setelah aset ditemukan, selanjutnya dilakukan penilaian atau appraisal untuk mengetahui nilai sebenarnya.
”Untuk penyelamatan aset. Asetnya di mana saja. Setelah ditemukan aset, diappraisal," jelasnya.
Setelah seluruh aset dan nilainya diketahui, persoalan berikutnya dapat dibahas kembali melalui rapat anggota. Termasuk menentukan mekanisme penyelesaian aset maupun kewajiban koperasi.
Warsubi menilai seluruh kondisi keuangan koperasi harus dibuka secara terang.
Baca Juga: LP2B Jombang Masuk Tahap Baru, Pemkab Dipanggil ke Pusat
Termasuk berapa jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dan apakah nilai tersebut memungkinkan untuk dibagikan kepada anggota sesuai mekanisme yang berlaku.
"Uangnya ngumpul berapa, uang ini cukup dibagikan ke anggota atau tidak?,”katanya.
Karena itu, Warsubi kembali menekankan agar pembentukan tim tidak ditunda.
Menurutnya, keberadaan tim menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi riil aset dan keuangan KPRI Sejahtera sebelum anggota mengambil keputusan berikutnya.
”Jadi saya mendorong untuk segera membentuk tim. Segera membentuk tim, wajib itu," pungkas Warsubi.
Baca Juga: Banyak Fasilitas di Sekolah Rakyat, Pemkab Jombang Usul Tambah Rambu Peringatan
Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI Sejahtera Jombang berlangsung panas, Selasa (1/9).
Forum yang digelar di kompleks TPA Banjardowo, Jombang, itu dibanjiri interupsi anggota hingga akhirnya berujung pada penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus.
Salah satu dipersoalkan anggota perihal transparansi aset tanah hingga utang macet Rp 40 miliar. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz