JombangBanget.id – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) milik 16 warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, terhenti setelah data desil kesejahteraan mereka mendadak melonjak.
Dari desil 1 menjadi desil 7 hingga 8, meski kondisi ekonomi di lapangan dinilai tidak berubah.
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, persoalan ini terkuak setelah sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengadu karena PKH mereka mendadak berhenti.
Baca Juga: HUT ke-81 RI di SMPN 2 Diwek Jombang, Ada Lomba hingga Pawai
”Setelah dicek melalui aplikasi, ditemukan perubahan data yang dinilai janggal dan tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” terangnya.
Salah satu kasus yang mencolok dialami warga yang sebelumnya tercatat desil 1 dengan profesi tukang becak dan berstatus tinggal di kos.
”Tanpa sebab jelas, datanya berubah menjadi desil 7, dengan pekerjaan tercatat sebagai pegawai transportasi dan perdagangan serta status rumah kontrak,” bebernya.
Kasus lain lebih mengejutkan lagi. Seorang warga bernama Sodik yang diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan sangat bergantung pada PKH, tiba-tiba melonjak dari desil 1 menjadi desil 8, dengan data pekerjaan berubah menjadi karyawan swasta.
Baca Juga: Proyek Rehabilitasi SDN Jarak 1 Jombang Dikeluhkan, Ini Temuannya
”Pak Sodik awalnya desil 1, tiba-tiba menjadi desil 8. Dia tidak punya pekerjaan dan sekitar 80 persen mengandalkan PKH yang diterimanya,” kata Erwin.
Yang bikin waswas, kejanggalan ini bukan kasus tunggal. Dari sekitar 300 KPM desil 1 hingga 4 di Desa Kepatihan, pihak desa menemukan ada belasan nama yang mengalami lonjakan signifikan.
”Dari sekitar 300 KPM desil 1 hingga 4, sementara kami menemukan 16 warga mengalami perubahan desil signifikan, sementara delapan warga lainnya masih dalam proses klarifikasi lebih lanjut,” bebernya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Rabu (2/9) pihak desa mulai memanggil satu per satu warga yang terdampak guna mencari akar penyebab perubahan data itu.
Klarifikasi bahkan mengarah pada kemungkinan keterkaitan aktivitas judi online (judol), termasuk kemungkinan ada anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) yang terlibat.
“Walaupun saya juga yakin mereka tidak terlibat, namun bisa saja yang masih satu KK dengan mereka,” ujar Erwin.
Baca Juga: Student Journalism: Salat Khusyuk
Jika hingga proses klarifikasi rampung tidak ditemukan alasan yang mendasari perubahan desil tersebut, desa akan membuat surat pernyataan untuk diteruskan ke Dinas Sosial (Dinsos) guna proses perbaikan data.
”Hasil klarifikasi nanti kami laporkan dinsos,” bebernya.
Persoalannya, Erwin menyebut proses verifikasi dan perbaikan data itu bisa memakan waktu hingga enam bulan.
”Rentang waktu yang tidak sebentar ini dikhawatirkan membuat warga yang sebenarnya masih sangat membutuhkan bantuan harus kehilangan PKH selama proses berlangsung,” tegasnya.
Erwin juga menyoroti mekanisme Cek Bansos yang dinilai menyulitkan kelompok rentan, seperti lansia, warga buta huruf, hingga mereka yang tidak memiliki telepon seluler.
”Tanpa pendampingan, mereka berisiko tidak pernah bisa memperbaiki status desilnya sendiri. Kalau desa tidak turun tangan, bisa sampai mati desilnya tidak berubah,” tegasnya. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz