JombangBanget.id - Penyelesaian polemik Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang mulai diarahkan ke percepatan rapat anggota luar biasa (RALB).
Pengurus koperasi menargetkan forum tersebut bisa digelar paling cepat dalam dua pekan ke depan.
Percepatan RALB dinilai penting untuk menentukan langkah penyelamatan sekaligus masa depan KPRI Sejahtera.
Baca Juga: Pemeriksaan KPRI Sejahtera Berlanjut, Lima Pengurus Bakal Dipanggil Kejari Jombang
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Jombang Hari Purnomo melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Yusnia Rahma mengatakan, pengurus KPRI Sejahtera telah menargetkan RALB dapat dilaksanakan secepatnya.
”Pengurus menargetkan RALB dapat dilaksanakan secepatnya, paling cepat dalam dua pekan ke depan,’’ ujarnya, Minggu (9/8).
Menurut Yusnia, RALB akan menjadi forum untuk menetapkan sejumlah keputusan penting terkait langkah penyelamatan KPRI Sejahtera.
Sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), rapat tidak harus menghadirkan seluruh anggota koperasi.
Baca Juga: Gus Irfan Yusuf Boarding Pass Kebangkitan NU
Dari total sekitar 1.400 anggota, peserta RALB cukup mewakili sepertiga jumlah anggota. Dengan ketentuan tersebut, sekitar 500 anggota akan diundang sebagai perwakilan.
”Yang diundang sekitar 500 anggota sebagai perwakilan. Harapannya mereka dapat mewakili seluruh OPD sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mewakili seluruh anggota koperasi,’’ pungkas Yusnia.
Di sisi lain, DPRD Jombang mendukung langkah percepatan penyelesaian polemik KPRI Sejahtera.
Anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan untuk mengungkap persoalan yang terjadi di tubuh koperasi.
Menurutnya, langkah APH perlu didukung agar polemik KPRI Sejahtera segera menemukan titik terang.
’’Kami mendukung langkah APH untuk melakukan penyelidikan. Diharapkan ada titik terang terkait polemik KPRI Sejahtera. Jangan sampai anggota dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ ujarnya.
Baca Juga: Raih Juara Harapan 2 Gerak Jalan ROJO, RSUD Jombang Bicara Teamwork
Tak hanya penyelidikan, Kartiyono juga mendorong pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap KPRI Sejahtera.
Audit tersebut mencakup kondisi keuangan, legalitas koperasi, hingga seluruh aset yang dimiliki.
’’Pemerintah juga harus melakukan audit secara menyeluruh, mulai dari legalitas terkait KPRI Sejahtera dan seluruh aset-aset yang dimiliki. Permasalahan ini harus segera dituntaskan,’’ tegasnya.
Dia menilai RALB menjadi salah satu langkah penting untuk menentukan arah penyelesaian persoalan koperasi. Karena itu, pengurus didorong segera merealisasikan forum tersebut.
’’Selain itu, saya mendorong agar pengurus segera melakukan rapat anggota luar biasa untuk penyelesaiannya,’’ katanya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz