JombangBanget.id – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Gerdupapak mendatangi kantor DPRD Jombang, Senin (6/7).
Mereka meminta kepastian terkait isu perubahan status Jalan KH Hasyim Asy'ari dari zona kuning menjadi zona merah yang berpotensi melarang aktivitas berdagang di kawasan tersebut.
Hearing bersama Komisi B DPRD Jombang itu akhirnya menghasilkan kejelasan. Pemerintah memastikan hingga kini tidak ada rencana mengubah status Jalan KH Hasyim Asy'ari menjadi zona merah.
Artinya, kawasan tersebut tetap berstatus zona kuning sehingga PKL masih diperbolehkan berjualan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Jelang Operasional Sekolah Rakyat, Pemkab Jombang Tambah Petugas Kebersihan dan Sekuriti
Perwakilan Paguyuban Gerdupapak, Masrur, mengatakan para pedagang sengaja mendatangi DPRD karena resah dengan informasi yang beredar mengenai perubahan zonasi tersebut.
”Kalau benar berubah menjadi zona merah, otomatis kami tidak boleh berjualan. Padahal berdagang adalah sumber penghasilan kami," ujarnya.
Selain mempertanyakan status zonasi, para PKL juga mengeluhkan pemasangan portal di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Parimono yang dinilai menyulitkan aktivitas berdagang.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusi.
Keluhan lain yang disampaikan yakni terkait pembatasan jam operasional hingga pukul 23.00. Menurut Masrur, aturan tersebut cukup memberatkan karena sebagian besar pedagang baru mulai membuka lapak sekitar pukul 19.00.
”Rata-rata kami mulai jualan pukul 19.00. Kalau harus tutup pukul 23.00, waktunya sangat terbatas sehingga pendapatan juga berkurang," katanya.
Meski demikian, hasil hearing memberikan angin segar bagi para pedagang. Selain dipastikan tidak ada perubahan zonasi menjadi merah, pembahasan mengenai portal RTH akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Komisi B DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sementara usulan penambahan jam operasional akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah.
"Kami sudah melakukan crosscheck kepada pihak eksekutif. Ternyata tidak ada aturan maupun rencana menjadikan Jalan KH Hasyim Asy'ari sebagai zona merah. Statusnya tetap zona kuning sehingga PKL masih diperbolehkan berjualan,” terang Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani.
Baca Juga: Empat Terdakwa Greenhouse Ganja Jombang Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Menurut Anas, pembatasan jam operasional hingga pukul 23.00 memang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Namun, DPRD menilai aturan tersebut layak dievaluasi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Kalau pedagang baru buka pukul 19.00 lalu harus tutup pukul 23.00, tentu waktu berdagangnya sangat singkat. Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar ada evaluasi dan kemungkinan penambahan jam operasional," ujarnya.
Meski demikian, Anas meminta para PKL tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama menjalankan aktivitas usaha.
"Kami ingin PKL tetap bisa mencari nafkah, tetapi juga menjaga ketertiban sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan," katanya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang Samsudi memastikan hingga saat ini tidak ada kebijakan perubahan zonasi menjadi merah.
"Kami sendiri belum mengetahui adanya rencana perubahan zona merah. Jadi statusnya masih zona kuning dan teman-teman PKL tetap diperbolehkan berjualan sesuai jam operasional yang telah disepakati," pungkas Samsudi. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz