JombangBanget.id – Musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Mengantisipasi dampaknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang memetakan 21 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan.
Selain itu, 14 kecamatan juga masuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas menjelaskan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang 2024-2028 dan prediksi BMKG, terdapat lima kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi. Yakni Kecamatan Bareng, Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
Baca Juga: Gudang Bekas Pabrik Sepatu di Jombang Ludes Dilalap Api, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah
”Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerentanan paling tinggi saat musim kemarau," ujarnya, Rabu (1/7).
Selain kekeringan, BPBD juga memetakan empat kecamatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Masing-masing Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
Menurut Wiku, pemetaan dilakukan sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi sekaligus penempatan personel dan sarana penanggulangan bencana.
”Dengan begitu, apabila terjadi kebakaran maupun krisis air bersih, penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.
BPBD juga mengacu pada prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering.
Hal itu dipengaruhi berakhirnya fenomena La Nina lemah pada Februari 2026 sehingga tidak lagi menambah curah hujan di Indonesia.
”Mayoritas wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau. Dampaknya tentu meningkatkan potensi kekeringan maupun kebakaran lahan,” katanya.
Untuk wilayah Jombang, BPBD memperkirakan seluruh daerah mulai memasuki musim kemarau pada Mei. Sementara puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus hingga September dengan durasi kemarau mencapai empat sampai lima bulan.
Baca Juga: Pemdes Bandarkedungmulyo Jombang Tunggu Kejelasan, Pembebasan Lahan untuk Flyover Mengkreng
”Artinya, periode Agustus sampai September menjadi masa yang harus benar-benar diwaspadai. Risiko kekeringan dan kebakaran biasanya meningkat pada periode tersebut,” tegas Wiku.
Meski demikian, ia menyebut kondisi Jombang jauh lebih siap dibanding beberapa tahun lalu. Program penyediaan air bersih yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Perumdam Tirta Kencana dinilai mampu menekan kejadian kekeringan.
”Bahkan sejak 2023 sudah tidak ada kejadian kekeringan yang berdampak luas. Gangguan distribusi air yang sempat terjadi tahun 2024 murni karena kerusakan pompa, bukan akibat kekeringan," jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD tengah mengusulkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran.
Selain itu juga disiapkan surat edaran kepada seluruh OPD, pemerintah desa, hingga masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
”Begitu status siaga ditetapkan, seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam penanganan bencana sehingga respons bisa lebih cepat," ungkapnya.
Sementara itu, Supervisor Pusdalops BPBD Jombang Stevie Maria mengatakan seluruh personel beserta peralatan telah disiagakan.
Koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BNPB juga sudah dilakukan apabila sewaktu-waktu diperlukan bantuan.
Ia mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau.
Baca Juga: Toyota Avanza Masuk Parit di Bandarkedungmulyo Jombang, Begini Kondisi Sopir
Warga juga diminta rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah korsleting yang dapat memicu kebakaran.
”Kami berharap masyarakat ikut berperan dalam pencegahan. Jika terjadi keadaan darurat, segera laporkan melalui layanan 112 atau kanal resmi BPBD maupun Damkar Jombang agar penanganan bisa segera dilakukan," pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz