JombangBanget.id – Menghadapi musim kemarau, warga Jombang diminta meningkatkan kewaspadaan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang telah memetakan sedikitnya lima kecamatan rawan bencana kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan (Karhutla).
Wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan di antaranya Kecamatan Bareng, Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
Tak hanya kekeringan, empat kecamatan, yakni Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan juga masuk dalam peta wilayah rawan karhutla selama musim kemarau tahun ini.
Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jombang, Stevie Maria, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana.
”Untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berada di Kecamatan Bareng, Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. Sedangkan potensi kebakaran hutan dan lahan berada di Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan,” jelasnya.
Meski demikian, BPBD memastikan ancaman kekeringan di Jombang saat ini jauh lebih terkendali dibanding beberapa tahun lalu.
Berbagai program penyediaan air bersih yang dilakukan Pemkab Jombang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman serta Perumdam Tirta Kencana dinilai berhasil menekan kejadian kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Birawa Filipe Diaz Quintas, menyebut sejak 2023 Kabupaten Jombang tidak lagi mengalami bencana kekeringan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
”Intervensi pemerintah sangat masif sejak 2020 hingga 2026. Hasilnya luar biasa, bahkan sejak 2023 tidak ada lagi kejadian bencana kekeringan di Kabupaten Jombang,” ujarnya, Minggu (21/6).
Menurut Wiku, gangguan distribusi air yang sempat terjadi pada 2024 bukan disebabkan kekeringan, melainkan kerusakan pompa yang menghambat pasokan air ke masyarakat.
Permasalahan tersebut telah ditangani sehingga layanan kembali normal.
Menghadapi musim kemarau tahun ini, BPBD Jombang tengah mengusulkan surat keputusan (sk) bupati tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran.
Setelah SK diterbitkan, BPBD akan mengeluarkan surat edaran kesiapsiagaan kepada seluruh OPD, pemerintah desa, hingga masyarakat.
Baca Juga: Traffic Light Jombang Mati Imbas Pemadaman Listrik, Arus Lalu Lintas Jadi Semrawut
Selain itu, seluruh personel, armada, dan peralatan penanganan bencana telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran maupun krisis air bersih.
“Kami sudah menyiapkan personel, sarana dan prasarana untuk penanganan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Jika terjadi kondisi yang melebihi kapasitas daerah, kami juga siap berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB,” tegas Wiku.
BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering.
Warga diminta segera melapor apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kesulitan mendapatkan air bersih.
”Kesiapsiagaan yang paling penting berasal dari masyarakat. Jika terjadi kondisi darurat, segera laporkan melalui layanan 112 atau kanal resmi BPBD dan Damkar Jombang,” pungkas Stevie.(yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz