JombangBanget.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI dan BEM Undar Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (19/6).
Mereka mendesak pemerintah melakukan audit kerentanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kian membebani masyarakat.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.30 dengan longmarch dari Kampus Undar menuju gedung dewan. Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti melemahnya nilai rupiah serta sejumlah kebijakan seperti MBG dan KDKMP yang dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka menilai kebijakan tersebut justru membebani fiskal negara tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Pelayanan Warga Makin Cepat, 9 RW Kelurahan Jombatan Jombang Kini Punya Motor Roda Tiga Operasional
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB, Anas Burhani. Namun, ketidakhadiran Ketua DPRD memicu kekecewaan massa hingga suasana sempat memanas.
”Tolong telepon Pak, suruh Ketua DPRD datang hari ini. Kami ingin semua tuntutan kami dibahas hari ini, kalau tidak bisa datang zoom sekarang kita siap,” ucap salah satu perwakilan aksi.
Adu argumen pun tak terhindarkan. Mahasiswa bersikeras ingin ditemui seluruh perwakilan fraksi.
Namun hingga pukul 16.30, hanya satu anggota dewan yang hadir. Akhirnya, massa membacakan tuntutan yang kemudian ditandatangani perwakilan DPRD di atas meterai.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD bersama Pemkab Jombang melakukan audit kerentanan ekonomi dan mempublikasikannya dalam waktu 2x15 hari.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya forum terbuka untuk masyarakat, kebijakan yang melindungi petani dan UMKM, serta laporan progres tuntutan secara berkala selama 100 hari.
”Hari ini kami menyoroti tentang isu kenaikan BBM dan pelemahan rupiah dan kita kontekskan dengan kondisi Jombang hari ini sehingga kami minta DPRD melaksanakan tuntutan kita,” terang Daffa Raihanata, perwakilan aksi dari GMNI Jombang.
Ia menegaskan, penandatanganan di atas meterai dilakukan sebagai bentuk keseriusan agar tuntutan tidak sekadar ditampung tanpa kejelasan.
Baca Juga: DPRD Jombang Sentil PLN, Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan Dinilai Rugikan Warga
”Selama ini aksi kan hanya ditampung, tapi bagaimana itu diwujudkan kami tidak pernah tahu lagi, karena itu kami mengharap sesuatu yang berbeda,” lontarnya.
Sementara itu, Anas Burhani menyatakan pihaknya menerima dan mendukung tuntutan mahasiswa. DPRD, kata dia, akan menindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak eksekutif.
”Kami akan melakukan kerja-kerja konkret terhadap tuntutan teman-teman mahasiswa, kita mendukung kok,” ungkapnya.
Terkait batas waktu yang diajukan mahasiswa, ia menilai masih realistis untuk dilaksanakan.
”Untuk deadline tadi, kami akan memanggil eksekutif untuk melakukan kajian dan pembahasan itu. Kami (DPR) bukan pelaksana, dan tuntutan teman-teman tadi itu di ranah eksekutif,” lontarnya.
Ia juga memastikan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan tersebut sekaligus melaporkan progresnya kepada publik.
”Akan ada pertemuan lagi, dan kami akan laporkan progresnya,” pungkasnya. (riz/naz).
Editor : Ainul Hafidz