PUASA Ramadan mengajari kita satu hal sederhana: Menahan diri. Menahan lapar, menahan amarah, juga menahan keinginan untuk berlebihan.
Dalam banyak tradisi keluarga Indonesia, Ramadan bahkan sering dimaknai sebagai bulan untuk hidup lebih hemat sekaligus lebih peduli kepada orang lain.
Termasuk, secara tidak langsung, dalam cara kita menggunakan energi di rumah.
Dapur rumah tangga menjadi ruang yang menarik untuk melihat hubungan antara nilai-nilai tersebut dan kebijakan energi.
Beberapa waktu terakhir, pemerintah kembali mendorong percepatan konversi kompor gas LPG ke kompor listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi.
Tujuannya cukup jelas: Mengurangi ketergantungan pada impor LPG sekaligus menekan beban subsidi negara.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa konsumsi LPG nasional telah mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun, dan sekitar 70 persen di antaranya masih dipenuhi melalui impor.
Artinya, sebagian besar gas yang digunakan untuk memasak di dapur rumah tangga Indonesia tidak berasal dari produksi dalam negeri.
Di sisi lain, subsidi LPG 3 kilogram terus menjadi salah satu komponen besar dalam anggaran negara.
Dari sudut pandang kebijakan energi, konversi ke kompor listrik tampak masuk akal.
Indonesia memiliki kapasitas pembangkit listrik yang relatif melimpah, bahkan dalam beberapa tahun terakhir sering disebut mengalami surplus.
Baca Juga: Gus Sentot Reses Ramadan di PP Darul Ulum, Tampung Aspirasi Warga Jombang
Dalam logika teknokratis, memindahkan konsumsi energi rumah tangga dari LPG ke listrik bisa membantu menyeimbangkan sistem energi nasional.
Namun persoalan energi tidak pernah hanya soal teknologi. Ia juga soal kondisi sosial masyarakat.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pada 2025, lebih dari setengah populasi berada pada kategori kelas menengah rentan dan kelompok berpendapatan rendah.
Kelompok inilah yang selama ini menjadi pengguna utama LPG 3 kilogram.
Di sinilah persoalan sosial mulai terlihat. Beralih dari kompor gas ke kompor listrik bukan sekadar mengganti alat memasak.
Ia menyangkut biaya awal pembelian kompor, stabilitas pasokan listrik, hingga kebiasaan memasak yang sudah lama terbentuk.
Bagi banyak rumah tangga kecil, kompor gas memiliki kelebihan sederhana: Api dapat langsung diatur, panas cepat, dan tabung bisa diganti tanpa bergantung pada jaringan listrik.
Di beberapa daerah, persoalan listrik bahkan masih cukup nyata.
Data dari PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa meskipun rasio elektrifikasi nasional telah melampaui 99 persen, kualitas dan keandalan listrik di sejumlah wilayah masih belum merata.
Bagi rumah tangga yang hanya memiliki daya listrik kecil, penggunaan kompor listrik justru dapat memicu pembatasan penggunaan alat lain.
Di titik ini, wacana kompor listrik menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi.
Ia berubah menjadi pertanyaan sosial: Seberapa siap masyarakat menjalani perubahan tersebut?
Ramadan mungkin memberi kita cara pandang yang berbeda.
Jika puasa mengajarkan pengendalian diri dan kepedulian, maka kebijakan energi juga perlu melihat kenyataan hidup masyarakat secara lebih dekat. Transisi energi memang penting.
Tetapi seperti halnya berpuasa, perubahan yang paling bertahan lama biasanya bukan yang dipaksakan, melainkan yang dijalani secara bertahap dan dipahami bersama. (*)
Penulis:
Maheswari Jelita Adristi, Mahasiswa Program Studi Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya
Editor : Ainul Hafidz