JombangBanget.id – Keluhan terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Jombang.
DPRD Jombang menyayangkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program yang digagas pemerintah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jombang M Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait penyaluran MBG di MIN 1 Jombang.
Dalam laporan tersebut, makanan yang seharusnya dibagikan setiap hari justru dirapel hingga lima hari sekaligus.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan ketidaksesuaian menu hingga indikasi mark up.
”Keluhan terkait MBG ini memang beberapa kali sampai ke DPRD. Salah satunya yang dikeluhkan di MIN 1 Jombang, makanan dirapel sampai lima hari, tetapi isinya tidak sesuai bahkan diduga ada mark up,” ujar pria yang akrab disapa Gus Sentot itu.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera menjadi perhatian serius.
Ia meminta Satgas MBG daerah melakukan peninjauan langsung ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jombang.
Hal ini penting agar pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan asupan gizi yang layak bagi para siswa.
”Satgas MBG daerah harus benar-benar melakukan peninjauan ke seluruh SPPG. Program ini sangat bagus, jadi harus dipastikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Gus Sentot juga menekankan peran sekolah dalam mengawasi kualitas makanan yang diterima siswa.
Baca Juga: Puluhan Santri Ponpes di Mojoagung Jombang Keracunan Massal, Usai Santap Rawon dan Telur Asin MBG
Jika ditemukan makanan yang tidak sesuai standar atau kandungan gizinya tidak memadai, sekolah diminta berani menolak.
”Kalau memang makanannya tidak sesuai atau gizinya tidak sesuai, sekolah harus berani menolak. Kalau tidak, bisa saja muncul dugaan pihak sekolah juga ikut bermain dengan SPPG,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dugaan mark up dalam program MBG merupakan persoalan serius. Pasalnya, program tersebut menggunakan anggaran negara.
”Kalau ada dugaan mark up seperti itu, sama saja dengan korupsi karena menggunakan anggaran negara. Aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan,” tandasnya.
Sebelumnya, Keluhan terkait penyaluran menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Salah satunya yang dikeluhkan wali murid MIN 1 Jombang ini.
Dua hari terakhir, wali murid mengaku resah dan kecewa dengan menu yang mereka dapat dari SPPG yang dinilai tidak layak hingga harganya di-mark up.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala MIN 1 Jombang Luluk Wahyuningsih tak menampik adanya kegaduhan di sekolahnya tersebut.
Ia menyebut, memang banyak wali murid yang mengeluhkan penyaluran menu MBG rapelan untuk lima hari tersebut.
”Ia benar, dan kami sudah klarifikasi ke SPPG-nya juga,” ungkapnya.
Hasilnya, pihak SPPG mengakui jika ada ketidaksesuaian harga roti dan berjanji akan melakukan penggantian.
”KA SPPG sudah mengkomunikasikan dengan supplier memang ada kesalahpahaman dalam komunikasi pada roti tersebut, dan berjanji mengganti di tanggal 17 Maret,” pungkasnya.
Kepala SPPG Dapurkejambon Rudi membantah terkait penyaluran menu MBG dirapel untuk lima.
”Kami sudah menerima info tersebut, sebenarnya tidak lebih dari 3 hari tapi pas 3 hari distribusi,” ungkapnya.
Rudi mengaku menu yang diberikan itu digunakan sejak Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin.
Meski secara hitungan jumlahnya empat hari, pihaknya menyebut menu itu tetap dihitung rapelan untuk tiga hari.
”Jadi yang ada tulisan Rabu di petunjuk konsumsi itu typo saja, dan tetap dihitung tiga hari, kan satu harinya dikirim hari itu yang dirapel 3 hari,” lontarnya.
Terkait dengan tudingan dugaan mark up harga roti, pihaknya pun tak menampik jika harga yang diberikan memang lebih tinggi dari harga produk seharusnya.
”Untuk dugaan mark up itu ada sedikit kesalahpahaman dengan supplier. Kebetulan dari supplier mengakui kesalahan tersebut dan akan mengganti kekurangan tersebut di tanggal 17-nya sebagai wujud pertanggung jawabannya,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz