JombangBanget.id – Permasalahan sejumlah lapak kosong dan kios pedagang daging di Pasar Pon yang kumuh memantik memantik respons DPRD Jombang.
Para wakil rakyat meminta pemkab memperbaiki tata kelola sejumlah pasar daerah agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat serta menggenjot pendapatan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menyoroti kondisi sejumlah pasar daerah yang sudah bertahun-tahun tak terkelola dengan maksimal, antara lain PCN Jombang, Pasar Ngrawan Tembelang, dan terbaru Pasar Perak, termasuk beberapa lapak di Pasar Pon Jombang yang mulai ditinggalkan pedagang.
”Saya melihat ini bukan semata persoalan infrastruktur tapi juga manajemen tata kelola pasar,” tegas Anas.
Karenanya, ia mendorong pemkab secara bertahap mengindentifikasi dan menuntaskan berbagai permasalahan terkait kondisi pasar daerah dengan solusi konkret sesuai kewenangan yang dimiliki pemkab.
“Pemerintah jangan fokus bagaimana memperbaiki fisik saja. Tapi fokus bagaimana memperbaiki tata kelola pasar,” imbuhnya.
Ia menyebut, pasar tradisional di Jombang banyak yang kondisinya memprihatinkan.
Di sisi lain, tahun ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada alokasi rehab pasar tradisional pada APBD 2026.
Menurut dia, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi pemkab untuk membenahi tata kelola.
”Menurut saya, solusi yang harus dilakukan pemkab adalah mengoptimalkan pasar yang sudah ada. Bagaimana aktivitas pasar itu bisa berjalan dengan baik,” tegas Sekretaris DPC PKB Jombang.
Anas mencontohkan kondisi Pasar Perak Jombang. Pasar yang telah dibangun lewat anggaran BK provinsi puluhan miliar rupiah tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan pedagang.
Banyak pedagang enggan kembali menempati lapak yang sudah disediakan.
”Pasar Perak itu pedagang tidak mau kembali jualan di tempat yang telah disediakan. Kami mendorong pemerintah segera mencari inovasi agar pedagang mau memanfaatkan pasar yang sudah dibangun,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di Pasar Ploso Jombang. Ia menilai secara fisik pasar tersebut sudah bagus, namun penataan kurang konsisten sehingga muncul kembali pedagang di luar zona yang telah ditentukan.
”Pasar Ploso itu sudah bagus, cuma sekarang muncul pedagang-pedagang lagi di area yang bukan semestinya. Tata kelolanya belum tertata dengan baik,” ungkapnya.
Anas menilai persoalan klasik pasar tradisional di Jombang terus berulang. Pasar rusak lalu dibangun kembali dengan anggaran miliaran rupiah, namun setelah selesai pedagang enggan menempati sehingga bangunan kembali terbengkalai.
”Setiap ada pembangunan pasar, sering kali pedagang tidak mau menempati. Ini berulang-ulang. Jadi sebelum merevitalisasi, buat dulu perencanaan tata kelola yang baik,” tegasnya.
Terkait kondisi di Pasar Pon, ia membuka opsi penataan ulang. Salah satu wacana yang muncul, yakni memindahkan lapak daging yang kumuh ke kios-kios kosong di bangunan yang sudah direhabilitasi pada 2022.
”Itu bagian dari tata kelola dan penataan ulang. Jadi tidak hanya ketika pasar kumuh lalu ditaruh revitalisasi, nanti kejadiannya sama saja. Kan jadi muspro,” jelasnya.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pasar daerah bisa menjadi penggerak perekonomian daerah termasuk potensi besar pendapatan daerah. ”Nanti kita juga ingin tahu berapa pendapatan daerah dari sector pasar,” tegasnya.
Anas juga mendorong adanya forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. DPRD berencana mengundang pihak terkait, termasuk Disdagrin, untuk membahas formulasi tata kelola pasar yang lebih efektif.
”Saya ingin stakeholder yang berkompeten di bidang perpasaran kita undang dan diskusi bersama. Cari formulasi yang baik tentang tata kelola pasar,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi kios daging di Pasar Pon Jombang memprihatinkan. Sejumlah bedak di sisi belakang pasar tampak rusak dan tidak terawat.
Kondisi atap yang kusam, lantai dan sebagian gorong-gorong yang rusak semakin menambah kesan area pasar yang kumuh. (ang/naz)
Editor : Achmad RW