JombangBanget.id – Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang tersendat.
Lantaran blangko KTP elektronik (KTP-el) kosong membuat warga harus pulang tanpa hasil.
Hal ini disebabkan jatah blangko KTP-el yang diterima pemkab dari pemerintah pusat sangat terbatas.
Salah satunya diungkapkan, Mohammad S, warga Kecamatan Mojowarno yang mengurus dokumen kependudukan terpaksa pulang tanpa hasil.
Dia sejak pagi mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang hendak mencetak ulang KTP-el miliknya yang sudah buram.
Selama ini, kondisi KTP-el tersebut kerap menyulitkannya saat mengurus berbagai keperluan administrasi karena tidak bisa terbaca dengan baik.
”Yang lama sudah buram. Kalau dipakai ngurus apa-apa kadang tidak bisa terbaca. Makanya hari ini (kemarin) mau cetak yang baru,” ujarnya.
Dia datang langsung ke Kantor Dispendukcapil Jombang dengan membawa KTP-el lama beserta fotokopi kartu keluarga (KK).
Namun, setelah menunggu antrean, ia mendapat informasi pencetakan tidak bisa dilakukan karena blangko KTP-el kosong.
”Tadi dibilangi petugas blangkonya kosong, akhirnya balik,” kata Mohammad, Senin (9/2).
Petugas Dispendukcapil hanya menyampaikan agar ia kembali lagi sekitar satu minggu ke depan. ”Tidak ada kepastian kapan blangko sudah tersedia,” bebernya.
Baca Juga: Warga Jombang Harus Bersabar, Blangko KTP-el Terbatas dan Layanan Cetak Dibatasi, Ini Penyebabnya
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dispendukcapil Jombang Masduqi Zakaria belum berhasil dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi melalui sambungan seluler maupun pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.
Seperti diberitakan sebelumnya, minimnya stok blangko KTP-el menyebabkan pelayanan pencetakan KTP-el di Jombang masih tersendat.
Hingga awal 2026, belum ada kepastian tambahan distribusi blangko dari pemerintah pusat.
Pemkab Jombang saat ini tengah mengkaji opsi pengalokasian hibah ke pemerintah pusat guna memuluskan pengadaan blangko KTP-el.
Kepala Dispendukcapil Jombang, Masduqi Zakaria, sebelumnya menegaskan bahwa distribusi blangko KTP-el dari pemerintah pusat masih sangat terbatas.
”Belum ada tambahan dari pusat. Tapi dari daerah sudah menyikapi dengan hadir ke Jakarta. Kalau memang disebabkan anggaran, insya Allah tahun depan daerah akan menyiapkan anggaran untuk hibah ke pusat,” ujarnya, Rabu (28/1).
Opsi hibah menjadi langkah paling memungkinkan agar pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el tidak terus mengalami pembatasan.
”Opsi yang kami siapkan paling hibah. Jangan sampai pelayanan masyarakat tersendat terus. Pak Bupati bersama Ketua DPRD sudah memberi sinyal untuk mengajukan hibah ke pusat,” ujarnya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz