JombangBanget.id – Proyek irigasi Pariterong di Kabupaten Jombang kembali menuai sorotan.
Meski fisik bangunan sepanjang 17 kilometer telah rampung sejak akhir 2024, saluran yang menelan anggaran puluhan miliar itu hingga kini belum beroperasi.
DPRD Jombang mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan pihak terkait lainnya segera memberi kejelasan.
Anggota Komisi C DPRD Jombang Saifulloh menyesalkan kondisi tersebut.
”Secara fisik sudah terbangun lengkap, tetapi sampai sekarang belum berfungsi. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan dan koordinasi,” ujarnya.
Menurutnya, proyek jumbo itu seharusnya segera memberi manfaat nyata bagi sektor pertanian. Namun faktanya, air belum mengalir ke lahan.
”Padahal sudah sejak dulu ditunggu-tunggu petani,” tegasnya.
Saifulloh mendorong BBWS bersama PUPR Jombang dan OPD terkait segera menjelaskan tahapan operasional.
”Kami minta ada kepastian. Kapan irigasi ini bisa difungsikan, apa kendalanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai proyek hanya selesai di atas kertas,” tandasnya.
Ia menambahkan, keberadaan irigasi sangat krusial bagi petani.
”Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar harus berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian. Bukan sekadar berdiri, tapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti berlarut-larutnya proses pecah sertifikat tanah warga terdampak proyek.
”Banyak warga mengeluh pecah sertifikatnya tak kunjung selesai sampai sekarang,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, proyek irigasi Pariterong membentang dari Desa Jantiganggong, Kecamatan Perak, hingga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno.
Irigasi ini dirancang mengairi lebih dari 3.000 hektare sawah teknis di 10 desa pada tiga kecamatan.
Sebelumnya, Humas PT Wijaya Karya (Wika) JET KSO (Kerja Sama Operasi) Suryadi menjelaskan, ketika pekerjaan sudah tuntas 100 persen, nantinya bakal ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan.
”Pada saat pekerjaan selesai akan dilakukan pengecekan bersama tim konsultan dan pengguna jasa sebelum dilakukan BAST (Berita Acara Serah Terima),” ujar Suryadi.
Menurut Suryadi, pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan.
”Jadi, setelah itu akan memasuki masa pemeliharaan selama 365 hari atau satu tahun,” tutur dia
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Jombang, Sultoni, menyebut proyek berada di bawah kewenangan Perum Jasa Tirta (PJT) dan BBWS Brantas.
Dua kali uji alir pada akhir 2024 belum berjalan mulus.
”Sudah dua kali dilakukan uji alir, tapi belum maksimal. Fungsinya tidak sesuai rencana karena pembangunan tidak dilakukan sekaligus. Butuh hampir 20 tahun baru selesai,” ungkapnya, Jumat (14/3/2025).
Sedimentasi di hulu, tepatnya di Kecamatan Perak, diduga menjadi penghambat.
”Bangunan lama penuh sedimen, perlu pengerukan agar uji alir bisa lancar dan kapasitas irigasi sesuai rencana,” imbuhnya.
Saat uji coba, air dari Induk Mrican tak bisa masuk ke saluran Pariterong.
”Sudah diisi 3 meter kubik, tapi di hulu langsung penuh, air tak bisa mengalir,” tandasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz