JombangBanget.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan tren penurunan.
Namun, di sisi lain, beban hidup masyarakat miskin justru semakin berat seiring naiknya biaya kebutuhan dasar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 107,82 ribu jiwa.
Angka tersebut turun 2,75 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 110,57 ribu jiwa.
Persentase kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 8,60 persen pada Maret 2024 menjadi 8,36 persen pada Maret 2025.
Namun, penurunan itu dibarengi kenaikan garis kemiskinan.
Dari semula Rp 514.170 per kapita per bulan menjadi Rp 532.053 per kapita per bulan, atau naik sekitar 3,5 persen.
Kondisi ini menunjukkan standar minimum kebutuhan hidup atau biaya hidup dasar masyarakat semakin mahal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) Kabupaten Jombang Hartono menegaskan, seluruh data kemiskinan sepenuhnya dirilis oleh BPS.
Pemerintah daerah tidak melakukan penghitungan sendiri, melainkan menerima hasil survei yang dilakukan secara independen oleh lembaga statistik negara.
”Data itu dari BPS. Mereka yang melakukan survei dan penghitungan. Pemerintah daerah menerima hasilnya,” ujarnya.
Hartono mengakui belum menghafal secara detail angka terbaru yang dirilis BPS.
Namun, secara umum ia membenarkan bahwa tren kemiskinan di Jombang memang menunjukkan penurunan.
”Kalau memang datanya turun, ya itu kabar baik. Tapi tetap perlu dicermati lebih dalam,” katanya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bappeda berperan sebagai koordinator melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Sementara pelaksanaan program berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
”Bappeda itu posisinya sebagai koordinator TKPK. Untuk eksekusinya, ada di dinas teknis,” jelas Hartono.
Ia mencontohkan, Dinas Sosial bertugas menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari penanganan kemiskinan.
”RTLH itu juga bagian dari penanganan kemiskinan. Jadi tidak hanya bantuan tunai, tapi juga perbaikan kualitas hunian,” imbuhnya.
Hartono menambahkan, tidak semua OPD memiliki program khusus pengentasan kemiskinan.
Program tersebut hanya dijalankan oleh dinas yang berkaitan langsung dengan aspek kesejahteraan masyarakat.
Sebagian besar bantuan sosial yang diterima masyarakat Jombang, lanjut dia, masih bersumber dari pemerintah pusat.
Seperti PKH, bantuan pangan, serta berbagai program dari Kementerian Sosial.
”Kalau bantuan seperti PKH dan bantuan pangan, itu jelas dari pusat. Daerah hanya membantu penyalurannya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang telah dinyatakan nol.
Artinya, tidak ada lagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sesuai indikator nasional.
”Kalau kemiskinan ekstrem, sudah tidak ada di Jombang. Yang masih ada itu kemiskinan reguler,” tegasnya.
Kondisi tersebut disebut sejalan dengan berbagai intervensi pemerintah pusat dan daerah, termasuk program pendidikan seperti Sekolah Rakyat, meski jumlah penerima manfaatnya masih terbatas.
Dengan tren penurunan kemiskinan tersebut, Bappeda berharap sinergi antara program pusat dan daerah terus diperkuat.
Tujuannya tidak sekadar menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi memastikan masyarakat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.
”Tujuannya tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan,’’ tandas Hartono. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz