JombangBanget.id – Penurunan harga tembakau yang terjadi pada musim panen tahun ini mendapat perhatian serius DPRD Jombang.
Salah satu yang disoroti, pentingnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara tepat sasaran kepada petani.
Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan, Ama Siswanto, menegaskan BLT DBHCHT merupakan hak petani, sehingga pemerintah wajib memastikan distribusinya tidak meleset.
”Petani tembakau saat ini benar-benar terpukul. Karena itu, BLT DBHCHT harus disalurkan tepat sasaran dan tidak boleh molor. Dana ini memang diperuntukkan bagi petani, bukan untuk kegiatan seremonial atau program lain yang tidak langsung dirasakan petani,” tegas Ama, Kamis (9/10).
Kondisi petani tembakau sangat memprihatinkan. Banyak yang merugi karena tembakau tidak laku dengan harga layak.
Padahal, selama ini tanaman tembakau menjadi tumpuan ekonomi warga di wilayah Utara Brantas.
”Tembakau dulu jadi penyelamat ekonomi desa, tapi tahun ini justru jadi sumber keterpurukan. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar janji,” ujarnya.
DBHCHT sejatinya merupakan hak petani dari kontribusi sektor cukai. Karena itu, penggunaan dan distribusinya harus berpihak kepada mereka.
”Dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan petani tembakau, salah satunya melalui BLT. Dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat bawah,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ama juga menilai langkah pemerintah pusat yang tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 sudah tepat.
Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan perhatian lebih terhadap petani sebagai ujung tombak industri hasil tembakau.
Baca Juga: Produksi Tembakau Merosot Tajam, Disperta Jombang Siapkan Langkah Ini
”Jangan hanya fokus pada penerimaan negara, tapi lupakan mereka yang bekerja di akar rumput. Regulasi harus seimbang antara kebutuhan fiskal dan kelangsungan hidup petani tembakau,” tandasnya. (yan/fid)
Editor : Ainul Hafidz