JombangBanget.id – Kondisi Pasar Perak, Kecamatan Perak, Jombang hingga kini kian memprihatinkan.
Ratusan lapak dan kios yang telah dibangun dengan anggaran Rp 10 miliar hingga kini tetap mangkrak.
Pedagang enggan menempati bangunan pasar dan memilih berjualan di pinggir jalan.
Berbagai upaya pemkab membujuk pedagang agar segera menempati lapak belum membuahkan hasil.
Pantauan di lokasi, ratusan bangunan lapak dan kios, khususnya di lantai 2 pasar kosong alias tak ditempati berjualan. Deretan lapak dipenuhi debu yang cukup tebal.
Di salah satu sudut pasar, spanduk peringatan agar pedagang segera menempati kiosnya, terhitung sejak 9 Mei 2024, diikuti peringatan akan dilakukan penertiban.
Namun, di lapangan pedagang tak bergeming, dan memilih bertahan berjualan di emperan jalan di kawasan sekitar pasar.
Kabid Sarana Perdagangan dan Bapokting Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Yustinus Harris Eko Prasetijo, tak menampik kondisi Pasar Perak banyak ditinggalkan pedagang.
”Saat ini ada 276 lapak yang tidak beroperasi. 131 kios dan 145 lapak los,” terangnya, Selasa (9/9).
Kondisi karut-marut pasar sudah berlangsung lama. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar pedagang segera menempati lapak, namun belum membuahkan hasil maksimal.
”Kami juga sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada pedagang, memasang spanduk peringatan, hingga memberikan surat pemberitahuan resmi. Jadi pedagang tahu, kalau lapak tidak ditempati, kewenangannya kembali ke Disdagrin,” terangnya.
Yustinus menjelaskan, banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area pasar, bahkan sampai menempati jalan desa. Padahal, pihaknya sudah berupaya menyediakan fasilitas penataan agar pedagang bisa tetap berjualan dengan nyaman tanpa harus mengganggu aktivitas lalu lintas.
”Untuk pedagang yang berjualan di jalan desa itu sudah menjadi kewenangan pemerintah desa. Kami sudah menghimbau agar tidak berjualan di badan jalan, tapi pada praktiknya pedagang tetap memilih di situ. Jadi, soal penertiban dan pengaturan lalu lintas sepenuhnya berada di tangan desa,” lanjutnya.
Hingga saat ini, Disdagrin belum menyiapkan pengganti bagi lapak yang tutup. Prosesnya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan masyarakat setempat.
Namun, jika ada warga atau pedagang baru yang berminat, pihaknya siap melakukan pendataan ulang.
”Belum ada pengganti yang menempati lapak-lapak kosong itu. Namun, kalau ada yang berminat, tentu akan kami catat dan tindak lanjuti. Saat ini kami masih melakukan komunikasi dengan warga agar pasar ini bisa kembali hidup,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pemkab Jombang sudah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 10 miliar lebih dari bantuan keuangan provinsi untuk merehab bangunan Pasar Perak.
Masing-masing kegiatan pembangunan lapak sementara pada 2020 menyedot anggaran Rp 376.449.736.
Selanjutnya pembangunan fisik tahap pertama pada 2021 menyedot anggaran sebesar Rp 6.029.189.241.
Pembangunan fisik tahap dua pada 2022 menyedot anggaran sebesar Rp 3.759.563.244. Peresmian dilaksanakan pada 2023 oleh Gubernur Jatim. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz