JombangBanget.id – Sektor peternakan di Jombang yang terpuruk jadi atensi dewan.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam memperkuat sektor peternakan di Kabupaten Jombang.
”Perhatian serius pemerintah mutlak diperlukan, terutama dalam hal akses pembiayaan, infrastruktur, hingga kebijakan perlindungan bagi peternak,” katanya, Minggu (7/9).
Anas menegaskan, salah satu masalah klasik yang dihadapi peternak adalah kesulitan memperoleh modal usaha.
Banyak peternak, khususnya peternak sapi, masih mengandalkan modal pribadi dengan skala terbatas.
Kondisi ini membuat mereka sulit mengembangkan usaha secara lebih produktif dan berkelanjutan.
”Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan bagi peternak dengan menyediakan program pinjaman khusus untuk sektor peternakan. Skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau akan sangat membantu peternak meningkatkan kapasitas usahanya,” tegas Anas.
Tak hanya soal permodalan, Anas juga menilai penting adanya pendampingan yang berkesinambungan bagi para peternak.
Menurutnya, pelatihan dan bimbingan yang intensif dari pemerintah akan membantu peternak lebih siap menghadapi tantangan di lapangan.
”Peternak tidak hanya butuh modal, tetapi juga pendampingan. Mereka perlu diberikan pelatihan manajemen usaha, teknik pemeliharaan yang lebih modern, hingga strategi pemasaran yang efektif. Dengan begitu, hasil usaha bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anas juga menyoroti perlunya kebijakan protektif dari pemerintah untuk melindungi peternak dari risiko yang dapat merugikan, seperti gejolak harga pasar maupun ancaman penyakit hewan.
Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas Ternak, Disnak Jombang Luncurkan Inovasi Program Berdayakan Peternak Rakyat
”Kami mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan protektif, terutama bagi peternak sapi. Misalnya dengan menjaga stabilitas harga daging dan sapi hidup, serta memperkuat pengawasan kesehatan hewan agar terhindar dari wabah penyakit,” ungkapnya.
Anas juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung.
Ia menyebut, fasilitas seperti akses jalan menuju sentra peternakan, ketersediaan pakan, dan sarana kesehatan hewan masih perlu ditingkatkan.
”Kalau jalan ke kandang sulit dijangkau, atau akses ke dokter hewan terbatas, tentu itu akan menghambat produktivitas. Pemerintah perlu hadir dengan solusi yang konkret agar usaha peternakan di Jombang semakin maju,” ungkapnya.
Dengan dorongan tersebut, Anas berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat lebih serius memberikan perhatian pada sektor peternakan.
”Sehingga peternak Jombang dapat lebih berdaya saing serta mampu berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah peternak sapi di Kabupaten Jombang terpuruk.
Dinas Peternakan Jombang mencatat, pada 2024 jumlah peternak sapi potong maupun sapi perah menurun tajam.
Pemkab berupaya menggeliatkan semangat warga menekuni usaha peternakan.
Pada 2024, jumlah peternak sapi potong mencapai 26.381 orang, sedangkan pada 2025 turun menjadi 19.362 orang.
Penurunan peternak sapi perah lebih parah lagi, dari 2.867 orang peternak pada 2024, sekarang hanya tersisa sebanyak 243 peternak pada 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan Jombang, Moh Saleh, menyampaikan tren penurunan ini berimplikasi pada populasi ternak.
Pada awal 2025, populasi sapi potong hanya tersisa 47.049 ekor dari 64.106 ekor di tahun sebelumnya.
Populasi sapi perah juga turun, dari 8.343 ekor menjadi 7.607 ekor.
”Kondisi ini harus segera ditangani. Peternak kita perlu mendapat dukungan agar tidak semakin banyak yang meninggalkan usaha ternak,” ujar Moh Saleh. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz