JombangBanget.id – Rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Jombang menuai kritik tajam dari kalangan aktivis.
Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK Jombang), Aan Anshori, menilai, kenaikan tersebut sebagai ironi di tengah kondisi masyarakat yang masih dibebani berbagai persoalan ekonomi.
’’Kalau DPRD sensitif, mereka harus berani menolak kenaikan itu. Saya meminta kenaikan tersebut ditunda, dan bupati tinggal membuat aturan baru terkait hal itu,’’ tegasnya.
Kenaikan tunjangan DPRD tidak selaras dengan kondisi rakyat yang diwakili.
Masyarakat saat ini tengah kelimpungan akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup signifikan.
Sementara ribuan bayi di Jombang masih bergulat dengan masalah stunting dan gizi buruk.
’’Kenaikan ini sungguh merupakan ironi. Di satu sisi, kabupaten ini pongah mencitrakan dirinya banyak duit. Di sisi lain, masyarakat menjerit didera kenaikan PBB yang fantastis. Bukan itu saja, ribuan bayi masih berada dalam status stunting dan gizi buruk,’’ tegas Aan.
Ia juga menilai, berbagai tunjangan yang dinaikkan itu tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Jombang.
’’Rakyat yang menanggung itu semua di tengah situasi ekonomi yang sulit. Jika bupati dan DPRD selalu meneriakkan keberpihakan terhadap rakyat, maka itu semua hanyalah omong kosong saja,’’ lanjutnya.
Aan menegaskan, DPRD semestinya peka dan berani menolak kenaikan tersebut.
Jika pemerintah daerah ingin tetap konsisten berpihak kepada rakyat, bupati diminta segera membuat aturan baru untuk menunda kebijakan kenaikan tunjangan.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru di Jombang Dikeluhkan, Ini Penyebabnya
Anggota Komisi A sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono, menegaskan, kenaikan tunjangan DPRD merupakan kebijakan yang telah diatur sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
’’Kita hanya mengikuti aturan,’’ ucapnya.
Dirinya sebagai wakil rakyat tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislatif sebagaimana mestinya.
’’Yang jelas, menjadi anggota DPRD harus tetap mengedepankan aspirasi masyarakat. Itu tanggung jawab utama kami,’’ ungkapnya.
Meski tunjangan kerap menuai sorotan publik, Kartiyono menilai hal tersebut tidak akan mengurangi semangat dirinya dan fraksi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Jombang.
’’DPRD tetap memiliki peran penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat,’’ ungkapnya. (yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz