JombangBanget.id - Melonjaknya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak 2024 di Jombang turut dikritisi aktivis.
Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (LinK)Jombang Aan Anshori meminta Bupati Jombang Warsubi bertanggung jawab terkait kenaikan PBB-P2.
Menurutnya, alasan bahwa kenaikan tersebut merupakan kebijakan warisan kepala daerah sebelumnya tidak bisa dijadikan dalih untuk lepas dari tanggung jawab.
”Bupati Warsubi dan Gus Salman tidak dipilih oleh rezim sebelumnya. Mereka dipilih rakyat. Dan rakyat Jombang saat ini menjerit karena kenaikan PBB tersebut,” tegas Aan Anshori, Rabu (14/8).
Aan menilai, situasi ini menjadi ujian bagi Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada masyarakat.
Ia mempertanyakan, apakah keduanya akan setia pada aspirasi rakyat atau justru melanjutkan kebijakan periode sebelumnya yang dianggap memberatkan warga.
”Di sinilah sebenarnya keduanya diuji, apakah bersetia terhadap rakyat atau memilih bersetia pada rezim sebelumnya yang mencekik rakyat melalui kenaikan pajak PBB yang fantastis,” ujarnya.
Untuk itu, Aan mendesak agar Pemkab Jombang memastikan tarif PBB tahun 2026 dan seterusnya dikembalikan ke nilai sebelum kenaikan.
Jika tidak, ia memperingatkan akan banyak warga yang tingkat kepercayaannya akan menurun bahkan berpotensi muncuk perlawanan warga selaiknya penolakan PBB di Kabupaten Pati.
”Jika tidak, rakyat Jombang akan bergerak sebagaimana rakyat Pati,” kata Aan.
Selain itu, Aan juga mendesak DPRD Jombang agar tidak hanya menjadi stempel kebijakan bupati.
Baca Juga: PBB Naik Tajam, Belasan Ribu Warga Jombang Ramai-Ramai Ajukan Keberatan
Menurutnya, wakil rakyat harus berpihak pada aspirasi warga yang menolak kenaikan PBB P2.
Mulusnya pembahasan Perda 13 Tahun 2023 yang menjadi dasar kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2024 menunjukkan lemahnya pengawasan wakil rakyat saat pembahasan perda.
”DPRD harus berhenti menjadi stempel bupati yang selama ini kerap dipertontonkan. Mereka harus bersama aspirasi warga Jombang yang menolak kenaikan PBB,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz