JombangBanget.id – Komisi C DPRD Kabupaten Jombang berencana memanggil dinas kesehatan.
Para wakil rakyat ingin meminta penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan, terutama Puskesmas Keboan, Kecamatan Ngusikan yang terancam molor.
Ketua Komisi C DPRD Jombang M. Zahrul Jihad mengatakan, recana pemanggilan dijadwalkan minggu ini.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan proyek strategis daerah yang dinilai progresnya belum sesuai rencana.
”Kita akan memanggil dinas kesehatan dalam waktu dekat. Agendanya minggu ini. Ada dua titik pembangunan puskesmas yang kami soroti, yaitu di Keboan dan Jelakombo, yang berpotensi molor. Pekerjaan tinggal beberapa minggu lagi, tapi progresnya masih belum maksimal,” ujarnya, Senin (21/7).
Gus Heri, sapaan akrabnya, menekankan dua proyek tersebut termasuk proyek strategis daerah dan menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, pengerjaan harus dilakukan serius dan profesional, tidak asal-asalan.
”Ini fasilitas umum untuk masyarakat, jadi harus dikerjakan dengan baik. Banyak juga sorotan dari masyarakat dan media, ini yang menjadi dasar kami memanggil dinas terkait,” tegasnya.
Komisi C akan meminta klarifikasi kepada dinas kesehatan terkait sejauh mana progres pembangunan puskesmas tersebut, dan langkah apa yang diambil jika pekerjaan tidak rampung tepat waktu.
”Kami ingin tahu seperti apa upaya yang disiapkan dinas kesehatan jika terjadi keterlambatan. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami agar proyek benar-benar selesai tepat waktu dan hasilnya optimal,” pungkasnya.
Senada, anggota Komisi C DPRD Jombang Saifullah menambahkan, progam strategis daerah sudah berjalan. Kendati demikian, sejumlah proyek mengalami kendala saat pelaksanaannya, seperti salah satunya proyek Puskesmas Keboan.
”Adanya kendala-kendala yang ada di lapangan pemkab harus melakukan evaluasi terkait proyek strategis yang sudah berjalan,” katanya.
Dirinya juga mewanti-wanti, untuk proyek pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
”Tentu dengan pembangunan yang maksimal juga,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, proyek pelayanan publik seperti puskesmas menyangkut langsung hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
”Tidak boleh ada pembiaran terhadap keterlambatan pekerjaan yang dapat menghambat pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terkait proyek-proyek yang ada di Jombang.
”Tentunya kami juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan terkait proyek-proyek yang ada,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek rehabilitasi Puskesmas Keboan dan Puskesmas Jelakombo terancam molor.
Pengerjaan di lapangan mengalami keterlambatan, terutama progres pengerjaan Puskesmas Keboan mengalami minus hingga 10 persen.
Kepala Dinkes Jombang dr Hexawan Tjahja Widada menjelaskan, berdasarkan laporan dari pengawas proyek yang diterima, progres fisik proyek per 13 Juli menunjukkan Puskesmas Keboan mencapai 75 persen atau terlambat 10 persen dari target yang seharusnya.
Sementara proyek Puskesmas Jelakombo menunjukkan progres minus 4 persen.
”Laporan yang kami terima, untuk Puskesmas Keboan itu progresnya 75 persen atau minus di bawah 10 persen. Sedangkan (proyek) Puskesmas Jelakombo minus 4 persen. Semua masih proses,” kata Hexawan dikonfirmasi, Jumat (18/7).
Proyek rehabilitasi gedung Puskesmas Keboan nilai kontraknya mencapai Rp 4,1 miliar.
Pelaksana proyek CV Renno Abadi dengan pengawas proyek CV Persada Consultant. Tanggal kontrak 6 Februari selama 180 hari kalender atau hingga 4 Agustus nanti.
Sementara proyek pembangunan Puskesmas Jelakombo nilai kontraknya sebesar Rp 5 miliar.
Pelaksana proyek CV Mulyo Joyo dengan konsultasn pengawas Bola Sakti. Tanggal kontrak 6 Februari berakhir pada 5 Agustus nanti. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz