JombangBanget.id – Proses penyusunan peraturan bupati (Perbup) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) turunan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) terus berproses.
Penyusunan naskah akademik dijadwal tuntas di bulan ini.
”Jadi sekarang atau Juli ini proses pertama penyusunan naskah akademik. Setelah Juni kemarin pelaporan pendahuluan,” kata Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang M. Rony melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasana Eko Purwanto, Jumat (4/7).
Tim kerja dari kalangan akademisi yang digandeng pemkab saat ini masih melakukan pencermatan. Khususnya data hasil pemetaan yang sudah dilakukan 2023 lalu.
”Terutama pencermatan terkait batas desa dan kecamatan. Karena, batas desa ini banyak versi,” imbuh dia.
Batas lahan pertanian hingga tingkat desa dilakukan verifikasi berdasarkan data yang ada. ”Ada batas desa itu datanya dari Kemendagri juga Kementan,” ujar Purwanto.
Tahapan itu dijadwal rampung dalam satu bulan terakhir.
”Prosesnya ada wawancara dan konsultasi, mudah-mudahan Juli sudah selesai. Karena jadwal kami Agustus itu sudah mulai melakukan harmonisasi,” tutur dia.
Pada 2023 lalu pemkab sudah memiliki peta lahan yang rencanannya masuk LP2B.
Total luasannya mencapai 36.000 hektare, menyebar di 20 kecamatan atau meninggalkan Kecamatan Wonosalam, karena masuk kategori kawasan holtikultura dan perkebunan.
”Itu nanti batas desa dan kecamatan yang akan kami konsultasikan dengan Kemenkumham, mana yang akan dipakai. Data dari Kemendagri atau Kementan,” ujar Purwanto. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz