Bisnis Desa Kita Features Hiburan Hukum Jombangan Jurnalisme Warga Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Olahraga Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Politika Religia Sosok Wisata

Go Ahead Jombang

M Nasikhuddin • Senin, 2 Juni 2025 | 21:44 WIB
M. Nasikhuddin, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Jombang.
M. Nasikhuddin, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Jombang.

DALAM setahun terakhir, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jombang telah menunjukkan perubahan cukup signifikan dalam berbagai aspek pembangunan.

Keberhasilan ini bisa dilihat dari capaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang tahun 2024.

Sejumlah aspek pembangunan di Jombang menunjukkan peningkatan.

Pertama, di bidang tata kelola pemerintahan. Nilai indeks Good Governance (IGG) dilaporkan mencapai 83,26 lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di pemerintahan Kabupaten Jombang telah berjalan baik.

Kedua, aspek pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang mencapai 75,67, meningkat sebesar 0,51 persen jika dibandingkan IPM tahun 2023  yang sebesar 75,16.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Jombang telah mengalami peningkatan.

Peningkatan capaian IPM disumbang peningkatan indeks kesehatan sebesar 0,32 poin, indeks pendidikan sebesar 0,09 poin, dan indeks daya beli masyarakat  sebesar 1,14 poin.

Ketiga, kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Jombang menurun sebesar 0,55 poin menjadi 8,60 persen dibandingkan angka kemiskinan pada 2023 sebesar 9,15 persen.

Yang membanggakan lagi, angka kemiskinan ekstrem pada 2024 berhasil ditekan hingga ke titik 0 persen, meski angka ini perlu dicek dengan realitas yang ada di lapangan.

Keempat, aspek kesalehan sosial. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Jombang mencapai 87,65 dari target IKS dipatok sebesar 87,48.

Baca Juga: Proyek PJU Program PIK Rp 10 Miliar Segera Naik SPSE, Simak Penjelasan Dishub Jombang

Hal ini menunjukkan bahwa harmoni sosial dalam masyarakat telah meningkat. Kelima, aspek perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 5,15 persen, meningkat sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,04 persen.

Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian wilayah di Kabupaten Jombang berjalan baik.

Capaian ini juga didukung indeks gini rasio pada 2024 menurun menjadi 0,302 dari 0,339 pada 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan telah meningkat.

Selain itu, pada 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 36,99 juta meningkat menjadi Rp 39,55 juta, meningkat sebesar 6,92 persen.

Ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Keenam, aspek ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang pada 2023 sebesar 4,66 persen, menurun menjadi 3,75 persen pada 2024.

Hal menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan telah meningkat. Ketujuh, aspek pembangunan infrastruktur.

Indeks pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum pada 2024 mencapai 0,6072 dari target 0,6280.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang telah mampu memenuhi sebagian besar penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas.

Melihat capaian di atas, dalam keseluruhan, Kabupaten Jombang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan.

Namun, jika ditarik ke belakang, keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Penjabat Bupati Jombang Sugiat, terutama kepemimpinan Penjabat Bupati Jombang Teguh Narutomo yang mengawal roda pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di masa transisi.

Baca Juga: Melalui Dua Program Unggulan Ini, SMPN Bandarkedungmulyo Jombang Optimistis Cetak Generasi Berprestasi hingga Berbudaya Lingkungan

Momentum Program 100 Hari Kerja Bupati

Awal transisi kepemimpinan kepala daerah menjadi momentum strategis kepala daerah untuk membangun kepercayaan publik.

Masa 100 hari kerja pertama selalu menjadi perhatian utama publik.

Periode ini dianggap sebagai tolak ukur terhadap komitmen dan kapasitas kepala daerah baru dalam mewujudkan janji politik.

Masa 100 hari kerja pertama sering kali digunakan kepala daerah untuk menunjukkan langkah cepat untuk membawa perubahan signifikan, utamanya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu,  setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, Bupati Warsubi langsung mengikuti orientasi kepala daerah bersama kepala daerah se Indonesia.

Sepulang dari retret di Magelang, Warsubi dan Wabup Salmanudin langsung tancap gas membangun Jombang.

Bupati Warsubi yang mengusung visi, Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua, membangun konsolidasi tim, baik ke dalam maupun keluar.

Salah satu terobosannya, yakni membentuk tim percepatan pembangunan daerah juga tenaga ahli dari kalangan praktisi yang kompeten di bidangnya.

Bupati bersama Wabup Salman bergerak cepat memberdayakan SDM birokrasi melakukan akselerasi program 100 hari kerja.

Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berlomba menunjukkan progres kinerjanya.

Sejumlah gebrakan program diluncurkan, utamanya di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup.

Selain itu, sektor tenaga kerja, pertanian, perdagangan, peternakan, pengelolaan keuangan daerah dll.

Beberapa di antaranya program internet gratis "Wifi Rakyat" yang menjangkau seluruh desa, pembentukan tim Mandor Jalan dan Tim Normalisasi Saluran, Jombang Berdayakan Peternak, Pendopo untuk Rakyat, Abah Bupati untuk Semua, pameran UMKM dan banyak program lainnya.

Sejumlah langkah gagasan besar juga dicetuskan, mulai membuka exit tol di Kecamatan Kesamben, menjalin kerja sama pendirian perguruan tinggi negeri di Kecamatan Wonosalam serta menggenjot sektor pangan dan pariwisata.

Selain itu, Kabupaten Jombang juga sukses mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di 302 desa dan 4 kelurahan se- Kabupaten Jombang, serta merealisasikan Sekolah Rakyat bersinergi dengan pemerintah pusat.

Kerja keras Bupati Warsubi dan Wabup Salman membangun Jombang bersama jajarannya membuahkan hasil positif. Kementerian PARB memberikan predikat Pelayanan Prima kepada Kabupaten Jombang dengan indeks pelayanan publik (IPP) mencapai 4,60. Jombang menduduki peringkat 7 dari 360 kabupaten secara nasional.

Terbaru, Kinerja 100 hari kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wabup Salman juga mengantarkan Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-3 kabupaten/kota terbaik se- Jatim dalam hal pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Duet keduanya berhasil meraih tingkat kepuasan publik sebesar 77,8 persen berdasarkan hasil survei yang dirilis The Republic Institute.

Berkaitan dengan pandangan dan sikap publik, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran pers.

Adalah realitas, liputan pers yang disampaikan secara berulang-ulang tentang suatu hal dapat memengaruhi sikap atau pandangan publik. Sekali pandangan miring terbentuk akibat ulah pers, maka akan sulit memperbaiki apalagi menghilangkannya, kecuali publik dan pers secara bersama proaktif meluruskan informasi.

Apresiasi patut diberikan kepada seluruh jajaran OPD yang selalu pro aktif mempublikasikan program-program dan capaian kinerja pemkab melalui saluran informasi yang ada, sehingga masyarakat bisa melihat dan memantau serta terlibat aktif menyukseskan program pemkab.

Di balik keberhasilan program 100 hari kerja bupati, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jombang perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program dan kegiatan, baik pada sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Dalam pandangan penulis, sebuah gerakan perubahan agar berhasil membutuhkan setidak-tidaknya empat hal.

Pertama, ide. Bukan asal ide, tapi ide ini harus orisinal.

Dalam hal ini Bupati Warsubi dan Wabup Salman sudah merumuskan Asta Cita Warsa yang menjadi landasan pembangunan Jombang lima tahun ke depan.

Kedua, tekad atau kesungguhan dalam menjalankan.

Ketiga, wadah. Dalam hal ini sudah ada birokrasi pemkab, didukung DPRD serta lembaga negara lainnya, mulai TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, serta simpul-simpul organisasi masyarakat lainnya yang bisa disinergikan secara bersama-sama mewujudkan ide perubahan.

Keempat, yakni pemimpin. Setelah ide yang orisinal, tekad yang kuat, dan wadah yang solid, maka yang juga sangat menentukan keberhasilan gerakan perubahan adalah pemimpin.

Bukan sekadar memimpin, tapi pemimpin yang bisa membawa ide-ide, gagasan-gagasan perubahan tepat dengan semangat zamannya. Maju Terus, Jombang!. (naz)

Penulis:

Moh. Nasikhuddin

Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Jombang

Editor : Ainul Hafidz
#opini #Jawa Pos Radar Jombang #Radar jombang #pemimpin redaksi #Go Ahead #PDRB #100 hari kerja #Wabup #Jombang #Bupati #ekonomi