JombangBanget.id – Menjamurnya warung angkringan di Kabupaten Jombang disorot kalangan pemerhati dan aktivis perlindungan perempuan.
Women’s Crisis Center (WCC) Jombang mencatat, dalam dua bulan terakhir tercatat ada dua kasus eksploitasi perempuan dan anak yang bersumber dari warung angkringan ini.
“April lalu, pengaduan di Tembelang gadis berusia 15 tahun yang jadi korban gang rape, nah Mei ini, ada juga pekerja angkringan berusia 17 tahun yang mengalami kehamilan,” terang Direktur Women’s Crisis Center (WCC) Jombang Ana Abdillah, Jumat (9/5).
Ironisnya, gadis 17 tahun yang kini hamil itu, juga merupakan anak putus sekolah, sama seperti yang menimpa korban pemerkosaan berusia 15 tahun asal Kecamatan Tembelang sebelumnya.
”Kondisinya hampir sama, anak-anak ini adalah korban perceraian orang tua, putus sekolah dan kondisi ekonominya miskin struktural,” imbuhnya.
Ana menyebut keduanya adalah bukti bahwa angkringan, jadi wilayah yang rentan untuk mengesploitasi anak khususnya perempuan.
Selain itu juga rentan jadi ajang peredaran miras.
”Terlebih kita lihat bagaimana angkringan yang menjamur ini sering kali memanfaatkan tenaga kerja anak perempuan dan kerap dieksploitasi secara seksual,” imbuhnya.
Belum lagi, dari keduanya ia menyebut para korban ini sering kali dipekerjakan dengan upah yang rendah dengan jam kerja tidak normal.
”Contohnya yang di Tembelang itu dia dibayar Rp 700 ribu per bulan, dengan jam kerja tidak normal,” imbuhnya.
Ana juga menyoroti kebijakan pembatasan jam operasi angkringan di Jombang yang sebelumnya disebut maksimal hingga pukul 23.00 juga nyatanya masih sering dilanggar.
Baca Juga: Empat Pemerkosa Masih Berkeliaran, WCC Jombang Dorong Polisi Segera Tangkap Pelaku
”Walaupun sudah ada bupati sudah mengimbau jam 23.00 sudah harus tutup, nyatanya kan tidak demikian di lapangan. Dan angkringan juga bukan hanya di dalam kota saja ya, wilayah kecamatan lain juga sama, di kawasan jembatan Ploso menjamur,” imbuhnya.
Karenanya, pihaknya mendesak agar Pemkab Jombang lebih jelas lagi melakukan tindakan.
Selain melakukan pendataan, pihaknya berharap Pemkab Jombang mampu juga melakukan pencegahan agar anak tak dipaksa bekerja, terlebih dieksploitasi secara seksual.
”Ini perlu jadi atensi, dan keprihatinan, dua anak yang kami dampingi, sampai hari ini masih kami upayakan juga mendapat akses ke pendidikan kembali. Entah melalui kejar paket atau yang lain. Utamanya pada korban yang kondisinya sekarang hamil karena sebelumnya tidak mendapatkan layanan kesehatan apa pun,” imbuhnya. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz