JombangBanget.id – Banyaknya koperasi unit desa (KUD) yang mati suri mendapat respons Perpadi (perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras) Jombang.
Mereka mendorong pemerintah ikut menghidupkan atau merevitalisasi KUD di tengah rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Pemerintah, entah dinas koperasi, dinas pertanian ataupun ketahanan pangan bisa ikut campur merevitalisasi,” kata Ketua Perpadi Jombang M Soleh kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (11/4).
Diakui, KUD di Jombang menyebar di setiap kecamatan. Masing-masing memiliki gudang. Sebelumnya dimanfaatkan untuk penyimpanan hasil pertanian.
”Tapi sekarang banyak yang nganggur. Daripada pemerintah membuat koperasi baru, bisa merevitalisasi KUD. Karena untuk mengelola koperasi ini tidak semudah yang dibayangkan, untuk biaya hingga susunan kepengurusan,” imbuh Soleh yang pernah menjabat pengurus KUD Harja Mulya di Kecamatan Perak 2010-2014 ini.
Menurut dia, jangan sampai ketika koperasi baru terbentuk ke depan nasibnya sama dengan KUD.
”Jangan sampai nanti larinya juga hanya ke KSP (koperasi simpan pinjam). Karena, KSP ini bukan tujuan utama dari koperasi,” papar Soleh.
Dijelaskan, KUD di Jombang dulu berperan penting ke sektor pertanian. Mulai dari kebutuhan obat, pupuk hingga pascapanen atau penyerapan gabah petani.
Sehingga, di setiap kecamatan memiliki gudang.
”Sekarang gudangnya ada yang disewakan untuk produksi sepatu, lalu dikontrakkan. Belum lagi gudang yang nganggur,” ujar Soleh.
Peran pemerintah, menurut dia, dibutuhkan dalam merevitalisasi atau menghidupkan kembali bagi KUD yang mati suri.
Baca Juga: Pembentukan Kopdes Merah Putih Belum Jalan, Begini Penjelasan Pemkab Jombang
”Perpadi siap mendukung seandainya KUD direvitalisasi lagi. Gudang-gudang yang nganggur bisa dimanfaatkan untuk menyerap gabah petani,” kata Soleh.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang Gatut Wijaya tak menampik beberapa KUD (koperasi unit desa) di Jombang sudah tak beroperasi.
Salah satunya karena sudah tak ada lagi fasilitas yang diberikan pemerintah.
”Jadi yang vakum ada, ada juga yang masih aktif. Cuma sekarang sudah tidak lagi dapat fasilitas dari pemerintah,” ujar dia.
Dijelaskan, selama ini KUD lebih banyak bergerak di sektor pertanian.
”Menyalurkan saprodi (sarana produksi) pertanian, mulai dari bibit, pupuk hingga obat-obatan serta pembelian hasil pertanian,” papar dia.
Sebab, KUD sebelumnya juga menyerap gabah milik petani. ”Jadi sebelum disalurkan ke Dolog atau sekarang Bulog itu harus melalui KUD dahulu,” tutur Gatut.
Menurutnya, adanya KUD yang vakum salah satunya karena tak lagi mendapat fasilitas dari pemerintah.
”Sekarang sudah tidak dapat fasilitas dari pemerintah untuk menyalurkan saprodi dan tidak mendapatkan fasilitas pembelian gabah Bulog,” ujar dia. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz