JombangBanget.id – Tahun ini Pemkab Jombang memiliki 47 paket yang direncanakan akan dilelang.
Alokasi anggarannya mencapai Rp 81,6 miliar.
Sementara ini masih menunggu paket itu bakal terdampak efisiensi anggaran atau tidak.
’’Paling banyak paket konstruksi yang bakal ditender,’’ kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang, Joko Murcoyo.
Rekap paket milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang bakal ditender rampung akhir Januari lalu.
Setelah seluruh OPD memasukkan rincian kegiatan di laman sistem informasi rencana umum pengadaan-lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (Sirup LKPP).
Termasuk semua paket yang bakal dilelang.
’’Input oleh OPD sudah selesai, karena ada ketentuan semua (OPD) harus menginput per 31 Januari, sampai sekarang masih bertahan data itu,’’ terangnya.
Total ada 47 paket yang bakal ditender. Pagu anggarannya Rp 81,6 miliar bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Puluhan paket itu menyebar di enam OPD. Rinciannya, 37 paket milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang dengan alokasi Rp 54,1 miliar.
Empat paket milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang dengan anggaran Rp 7,4 miliar.
Baca Juga: Bank Jombang Gandeng KPKNL Malang, Launching Website Lelang Aset
Dua paket milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang dengan alokasi Rp 10,4 miliar.
Dua paket milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang dengan anggaran Rp 1,2 miliar.
Satu paket milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang dengan anggaran Rp 7,8 miliar.
Serta satu paket di Dinas Pertanian (Disperta) Jombang pagunya Rp 449 juta.
Dibanding tahun lalu, jumlah paket yang ditender tahun ini cenderung turun. Sebab tahun lalu terdapat 65 paket.
’’Sekarang OPD banyak yang menggunakan pengadaan barang/jasa melalui metode e-purchasing atau e-katalog,’’ kata Joko.
Paket yang menggunakan metode e-purchasing tak masuk dalam kewenangannya. Sebab, langsung ditangani pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek masing-masing OPD.
’’Catatannya, ketika di e-purchasing maupun e-katalog itemnya belum ada, baru ke tender,’’ tuturnya.
Menurut Joko, jumlah paket yang dilelang tersebut bisa berubah. Sebab, ada rencana efisiensi anggaran.
Namun sampai kemarin belum ada surat maupun keterangan yang diterima pihaknya dari OPD.
’’Kami belum tahu yang terdampak efisiensi anggaran ini mana saja,’’ ujar Joko. (fid/jif)
Editor : Ainul Hafidz