JombangBanget.id – Polisi segera menggelar perkara dugaan pemalsuan slip gaji dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan buruh PT SGS Jombang.
Setelah sejumlah pelapor menjalani pemeriksaan dan menyerahkan data pendukung, termasuk slip gaji yang dipersoalkan.
Kasatreskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra mengatakan, laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejumlah saksi dari pihak pelapor telah dimintai keterangan.
Baca Juga: Anggaran Terbatas, Hanya Empat Program Rehab SMP di Jombang Diusulkan
”Untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Saksi-saksi dari pelapor juga sudah kami mintai keterangan,” terang Magribi.
Dalam waktu dekat, penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Setelah gelar perkara, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan.
”Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Setelah itu, pihak terlapor juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” pungkasnya.
Baca Juga: Anggaran Terbatas, Hanya Empat Program Rehab SMP di Jombang Diusulkan
Terpisah, Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) Hadi Purnomo membenarkan sejumlah buruh yang melaporkan dugaan tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polres Jombang.
Mereka juga menyerahkan data yang dinilai mendukung laporan.
”Beberapa teman yang melaporkan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan menyerahkan data,” kata Hadi.
Buruh kini menunggu langkah penyidik terhadap pihak perusahaan. Hadi berharap proses hukum terus berjalan hingga ada tindakan atas dugaan kecurangan yang mereka persoalkan.
”Kami berharap kasus ini terus bergulir dan ada tindakan hukum atas kecurangan yang kami rasakan,” ujarnya.
Sebelumnya, DPC Federasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jombang melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi data elektronik ke Polres Jombang.
Laporan tersebut diajukan 34 pekerja yang terdampak PHK PT SGS.
Tiga pejabat perusahaan dilaporkan dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Buka Rakerda PKDI Jombang, Bupati Warsubi Dorong Penguatan Kemandirian Desa
Masing-masing HRBP Head Jombang berinisial TR, Personalia HRD HS, serta Admin HRD TA. Buruh mempersoalkan pencantuman keterangan ”uang resignation” atau pengunduran diri dalam slip gaji sejumlah pekerja.
Persoalan itu mencuat setelah perwakilan serikat buruh mendatangi HRD perusahaan pada 4 Juli 2026 untuk mempertanyakan potongan pinjaman Koperasi BSS.
Saat itu, pihak perusahaan menyampaikan slip gaji akan dikirim melalui email pada 6 Juli 2026. Namun, beberapa pekerja disebut telah menerima slip gaji pada hari yang sama.
Dalam slip tersebut, mereka menemukan keterangan ”uang resignation” dengan nominal jutaan rupiah.
Baca Juga: Buka Rakerda PKDI Jombang, Bupati Warsubi Dorong Penguatan Kemandirian Desa
Buruh menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri, baik secara lisan maupun tertulis.
Atas temuan tersebut, Sarbumusi menduga terjadi pemalsuan surat dan manipulasi data elektronik. Sebagai bukti awal, 34 slip gaji dilampirkan dalam laporan ke polisi.
Sementara itu, perselisihan hubungan industrial antara buruh dan PT SGS juga telah berlanjut ke meja hijau.
Sebanyak 51 buruh yang merasa di-PHK sepihak menggugat perusahaan kayu plywood tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya pada Kamis (13/8).
Baca Juga: Murid Menjemput Sejarah, Begini Cara Sekolah di Jombang Tanamkan Nasionalisme
Langkah hukum tersebut ditempuh Gabungan Aliansi Serikat Jombang Peduli (GAS-JP) yang menaungi SBPJ, SBPI, dan Sarbumusi setelah jalur negosiasi menemui jalan buntu.
”Gugatan sudah resmi didaftarkan ke PHI Surabaya. Ada 51 buruh yang bertahan dan menyerahkan kuasanya kepada kami,” tegas Ketua SBPJ Hadi Purnomo, Jumat (14/8). (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz