JombangBanget.id – Masih tingginya kasus peredaran Narkoba di Kabupaten Jombang direspons Pemkab Jombang.
Bupati Jombang Warsubi kembali melakukan koordinasi awal terkait pendirian Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) yang sempat mandek sejak beberapa tahun silam.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo menyampaikan, usulan BNKK memang sudah diwacanakan sejak dulu.
”Ya sejak dulu, namun hingga kini belum ada koordinasi lagi terkait itu,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang,’’ ujar dia.
Namun demikian, pihaknya tak menampik jika Bupati Jombang kembali melakukan koordinasi awal dengan pihaknya belum lama ini.
Bupati berkeinginan untuk mewujudkan pendirian BNN di Jombang. Munculnya wacana BNNK ini diharapkan agar peredaran narkoba tidak semakin meluas di lingkungan pendidikan seperti sekolah maupun pesantren.
"Karena kelihatannya, arahnya abah Bupati ingin punya BNNK di Jombang. Nanti akan kami sampaikan kembali," pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jombang M Syarif Hidayatulloh menyampaikan, usulan pendirian BNN kabupaten Jombang memang sempat diusulkan era Mundjidah Wahab – Sumrambah 2018 lalu.
Namun usulan itu sempat mandek beberapa tahun silam lantaran beberapa kendala.
”Kami sejak awal sangat mendukung wacana positif ini. Apalagi kasus narkoba di Jombang cukup memprihatinkan, banyak generasi muda yang terlibat dalam kasus narkoba,’’ tambahnya.
Ketua DPC Demokrat ini mendukung penuh BNN Kabupaten kembali diusulkan ke pemerintah pusat.
Apalagi, selama ini peran Pemkab dalam penanganan kasus narkoba belum cukup optimal.
”Selama ini kan belum optimal. Sehingga kalau ada penanganan kasus serius melibatkan yang paling dekat, dari Mojokerto,’’ jelas dia.
Menurut Syarif, BNN Kabupaten sangat penting untuk didirikan. Selain sebagai wadah utama pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat kabupaten, juga sebagai motivator stakeholder lain agar turut serta dalam pemberantasan narkoba.
Sebab, menurutnya, selama ini sudah ada beberapa organisasi/lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang edukasi dan pencegahan narkoba.
”Seperti GANN dan beberapa organisasi lain. Mereka sangat aktif memberikan sosialisasi ke masyarakat hingga sekolah. Nah, pemkab perlu hadir untuk mendukung langkah mereka,’’ jelas dia.
Ia menyebut, pada era Mundjidah yang menjadi kendala gagalnya pendirian BNN salah satu faktornya karena ketersediaan gedung yang representatif.
”Saya pikir kalau masalah gedung, tidak harus gedung baru. Namun bisa memanfaatkan gedung milik Pemkab yang sudah ada,’’ pungkasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz