JombangBanget.id - Distribusi kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang belum merata.
Dari total 306 KDKMP di Kabupaten Jombang, baru sebagian yang menerima sarana prasarana tersebut.
Itu pun kesemuanya sementara hanya bisa diparkir lantaran petunjuk teknis (juknis) pemanfataannya belum turun.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang, Hari Purnomo, menyebutkan belum semua kopdes menerima pengiriman kendaraan operasional.
”Untuk truk ada 145 unit yang diterima 145 KDKMP. Kemudian mobil pikap sebanyak 47 unit untuk 47 KDKMP, dan roda tiga ada 178 unit yang diterima 89 KDKMP,” katanya, Rabu (6/5).
Baca Juga: Bupati Warsubi Cari Solusi ke Pusat, soal 96 Desa di Jombang Terkendala Lahan Bangun Gerai KDKMP
Lebih lanjut ia menerangkan, unit kendaraan yang diterima kopdes hingga kini belum merata.
”Ada yang sudah lengkap menerima semua jenis kendaraan, tapi ada juga yang belum. Jadi masih bervariasi,” imbuhnya.
Di tengah distribusi yang terus berjalan, penggunaan kendaraan operasional masih menunggu kejelasan aturan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, juknis sebagai acuan pemanfaatan kendaraan belum turun.
”Untuk juknis penggunaan kendaraan operasional itu memang belum ada,” ujarnya.
Disinggung terkait puluhan desa/kelurahan yang hingga kini belum bisa memulai pembangunan gerai lantaran terkendala lahan, Hari menyebut sudah menginventarisir data pemdes/kelurahan yang mengajukan penggunaan aset pemkab.
Nantinya data tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam forum satuan tugas (satgas). ”Sudah kami inventarisir, nanti segera dilaporkan untuk dibawa ke rapat satgas,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, program pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Jombang tersendat.
Sembilan desa/kelurahan belum bisa memulai pembangunan fisik karena terkendala lahan. Ironisnya, anggaran desa sudah terlanjur terpotong. Upaya pemerintah desa mengajukan peminjaman aset milik pemkab hingga kini belum membuahkan hasil.
Baca Juga: SMA Darul Ulum Tapen Jombang Terapkan Program Goes to Campus untuk Motivasi Siswa
Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang mengaku sudah mengirimkan surat resmi ke pemkab, namun belum ada respons.
”Permohonan sudah kami sampaikan secara resmi dan, sepengetahuan saya, sudah didisposisi bupati. Namun sampai hari ini (kemarin) kami belum menerima jawaban, apakah permohonan itu disetujui, ditolak, atau dicarikan solusi lain,” ujar Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, Kamis (23/4).
Ia menegaskan, dalam aturan peraturan presiden, kepala daerah memiliki kewajiban memfasilitasi penyediaan lahan bagi desa/kelurahan. Meski demikian, bentuk fasilitasi tersebut masih multitafsir.
”Fasilitasi itu bisa berarti meminjamkan, mencarikan, atau bentuk lain. Kami berharap BPKAD bisa mengundang kami untuk membahas permasalahan ini,” tuturnya.
Jika pemkab tidak memiliki lahan yang memadai, lanjut dia, seharusnya persoalan tersebut dilaporkan ke pemerintah provinsi untuk diteruskan ke kementerian.
”Hal ini penting mengingat tidak semua desa memiliki aset yang bisa digunakan untuk pembangunan,” bebernya.
Di sisi lain, program KDKMP berdampak langsung pada keuangan desa. Dana desa tetap dipotong sekitar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta, meski pembangunan gerai belum berjalan.
”Ini ironis. Kami sama-sama mengalami pemotongan anggaran, tetapi desa yang sudah membangun (gerai KDKMP, Red) mendapatkan fasilitas seperti truk dan mobil pikap. Sementara kami yang belum bukan karena menolak program, tetapi karena terkendala lahan tidak menerima fasilitas,” bebernya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz