JombangBanget.id - Di tengah sorotan publik, pemerintah desa di Jombang mulai tancap gas merealisasikan pengadaan kendaraan operasional kepala desa (kades).
Sejumlah desa bahkan telah melakukan penjajakan ke penyedia untuk memastikan spesifikasi dan harga. Ditargetkan pengadaan motor bisa rampung bulan depan.
Baca Juga: Masih Eksis di Era Modern, Berikut Rahasia Kacang Goreng Pasir Mlaten Jombang yang Bikin Nagih
Ketua Perkumpulan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang Supono mengatakan, rencana pengadaan motor operasional desa terus dimantapkan.
Tahap awal difokuskan pada pendeteksian harga serta kondisi teknis kendaraan.
”Kendaraan operasional masih dalam proses pendeteksian harga dan teknis kendaraan,” ujarnya, Senin (6/4).
Penjajakan dilakukan ke beberapa vendor guna memperoleh opsi terbaik.
Baca Juga: Laris Manis! Kacang Goreng Pasir Mlaten Jombang Tembus Banyak Kota, Omzet Jutaan Rupiah
Meski pengadaan dilakukan masing-masing desa, upaya penyamaan jenis kendaraan juga mulai diarahkan.
”Iya, ke vendor-vendor. Harapannya jenis kendaraan bisa sama, mungkin juga warna, biar terlihat kompak,” katanya.
Dari hasil komunikasi awal dengan masing-masing koordinator kecamatan, kendaraan yang dipilih mengarah ke merek Honda.
”Yang dipilih mengarah ke Honda. Kisaran anggaran sekitar Rp 40 juta per unit, menyesuaikan kemampuan anggaran desa,” terangnya.
Dalam prosesnya, pemdes juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal agar pengadaan berjalan sesuai aturan.
”APH dilibatkan agar sistem dan teknis pengadaan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait mekanisme, opsi pengadaan masih terbuka. Desa bisa memanfaatkan e-katalog maupun skema penawaran dari sejumlah vendor untuk mendapatkan harga paling kompetitif.
”Bisa lewat e-katalog atau penawaran dari beberapa vendor, nanti dipilih harga yang paling sesuai,” imbuhnya.
Baca Juga: Penertiban Mandek, PKL di Jl KH Ahmad Dahlan Jombang Kian Menjamur, Bikin Arus Lalin Tersendat
Supono menegaskan, kewenangan penuh tetap berada di masing-masing pemerintah desa. Pemkab hanya berperan sebagai fasilitator.
”Yang punya kewenangan tetap desa masing-masing. Pemkab tidak ikut dalam pengadaan,” tandasnya.
Saat ini, proses masih dalam tahap komunikasi dan penjajakan. Realisasi pengadaan ditargetkan bisa rampung bulan depan. ”Insya Allah bulan depan,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang telah mencairkan anggaran program Desa Mantra (Maju dan Sejahtera untuk Semua) dari APBD 2026 sebesar Rp 114 miliar untuk 302 desa.
Rata-rata tiap desa menerima alokasi Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung program-program di desa.
Salah satunya pengadaan kendaraan operasional.
Bupati Jombang Warsubi memastikan pengadaan sepeda motor operasional kepala desa tetap dilanjutkan.
Program itu diklaim untuk mendongkrak mobilitas dan kinerja pelayanan desa. Pengadaan motor harus dilakukan hati-hati dengan pendampingan aparat penegak hukum (APH).
”Mohon untuk pendampingan dari kecamatan, kejaksaan maupun kepolisian. Saya ingin pengadaan ini berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam program Desa Mantra (Maju dan Sejahtera untuk Semua), tiap desa mendapat alokasi sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar untuk mendukung kegiatan dan sarana prasarana, termasuk kendaraan operasional.
Baca Juga: Jalan Ambles di Klitih, BPBD Jombang Mulai Uruk Akses Darurat untuk Warga
Ia juga mengingatkan desa agar mengedepankan efisiensi anggaran dalam pengadaan kendaraan.
”Desa bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Kalau ada sisa, silakan masuk Silpa. Yang penting manfaatnya jelas untuk pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Fraksi PKB DPRD Jombang menilai program tersebut bukan prioritas. Ketua Fraksi PKB M Subaidi Muchtar menyebut kebutuhan masyarakat desa masih jauh lebih mendesak.
”Kalau itu menjadi kebijakan yang dianggap strategis oleh bupati, silahkan saja. Tapi PKB tidak melihat sisi strategisnya di mana,” kata Subaidi.
PKB meminta anggaran difokuskan pada infrastruktur desa, ekonomi masyarakat, dan penanganan pengangguran.
”Kami sejak awal menyampaikan agar prioritas diarahkan ke infrastruktur desa, ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, dan penanganan pengangguran. Itu yang lebih mendesak,” tandasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz