JombangBanget.id – Rencana pengadaan kendaraan operasional kepala desa lewat program Desa Mantra terus menuai sorotan.
Fraksi PKB DPRD Jombang menilai program tersebut tidak mendesak dan meminta anggaran diarahkan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang M Subaidi Muctar mengatakan, pengadaan motor operasional kepala desa bukan kebutuhan strategis jika dibandingkan dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat desa saat ini.
”Kalau itu menjadi kebijakan yang dianggap strategis oleh bupati, silahkan saja. Tapi PKB tidak melihat sisi strategisnya di mana,” kata Subaidi kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (10/2).
Subaidi menegaskan, Fraksi PKB sejak awal telah menyampaikan pandangan agar alokasi anggaran difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor dinilai jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan.
”Kami sejak awal menyampaikan agar prioritas diarahkan ke infrastruktur desa, ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat, dan penanganan pengangguran. Itu yang lebih mendesak,” ujarnya.
Menurut Subaidi, persoalan pengangguran, masalah sosial, hingga pembangunan infrastruktur desa masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan.
Karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
”Anggaran itu seharusnya diarahkan untuk mengatasi langsung persoalan yang bersangkut paut dengan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah desa terkait urgensi pengadaan motor operasional kepala desa.
Hasilnya, layanan pemerintahan desa dinilai tetap berjalan tanpa adanya tambahan kendaraan baru.
”Soal pelayanan, kami cek di desa-desa, mereka menyampaikan tidak terlalu mendesak,” kata Subaidi.
Terkait sikap resmi fraksi, Subaidi menyebut Fraksi PKB telah menyampaikan pandangan dan masukan dalam forum-forum resmi DPRD.
Masukan tersebut juga telah disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. ”Kami sudah pernah menyampaikan di forum paripurna. Masukan dari PKB itu sudah jelas,” ujarnya.
Meski demikian, Subaidi menegaskan Fraksi PKB tetap menghormati kewenangan bupati dalam menentukan kebijakan anggaran daerah.
Keputusan akhir terkait pengadaan motor operasional kepala desa sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.
”Itu tetap ranahnya bupati. Kalau bupati menganggap itu strategis, ya silakan. Tapi dari PKB, kami berpandangan ada yang jauh lebih urgen untuk diprioritaskan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang memastikan program pengadaan sepeda motor untuk operasional kepala desa tetap dilanjutkan.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pengadaan kendaraan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mobilitas dan kinerja pelayanan pemerintahan desa.
Namun demikian, Warsubi menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Ia secara khusus meminta agar proses pengadaan didampingi aparat penegak hukum (APH) guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
”Mohon untuk pendampingan dari kecamatan, kejaksaan maupun kepolisian. Saya ingin pengadaan ini berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Warsubi.
Selain itu, bupati juga mengingatkan agar pemerintah desa benar-benar mengedepankan efisiensi anggaran.
Desa dipersilakan membeli sepeda motor PCX sesuai kebutuhan dengan harga serendah mungkin.
”Desa bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Kalau ada sisa, silakan masuk Silpa. Yang penting manfaatnya jelas untuk pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Dalam program Desa Mantra, Pemkab Jombang mengalokasikan dana sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar untuk tiap desa.
”Dana itu digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan sarana prasarana pemerintahan desa, termasuk pengadaan sepeda motor baru,” imbuhnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz