JombangBanget.id – Keberatan sejumlah pemerintah desa terkait pengadaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih mendapat respons Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Jombang.
Banyak pemdes dinilai kesulitan menyediakan lahan lantaran syarat yang ditetapkan dinilai memberatkan.
Ketua DPC PKDI Kabupaten Jombang Supono mengatakan, sampai saat ini masih banyak desa-desa di Kabupaten Jombang yang kesulitan menemukan titik lahan.
”Selain di Kecamatan Bandarkedungmulyo banyak sebenarnya, mungkin lebih dari 50 persen dari 302 desa yang belum bisa menentukan titik (gerai KDKMP, Red),” Supono.
Ia menyebut, keberatan itu, berkaitan tiga syarat utama dalam pengadaan lahan untuk gerai Kopdes Merah Putih tersebut. Pertama, soal luasan lahan dan lokasinya.
”Lahan 800-1.000 meter persegi itu kan tidak kecil, sudah begitu akses jalannya harus bagus, jalan poros desa, lha kan tidak semua desa ada,” lontarnya.
Ia mencontohkan, lahan di desanya sendiri yang hingga kini juga belum tentu bisa layak untuk gerai.
”Di desa saya, lahan yang tersedia juga di akses JUT yang lebarnya cuma 2,7 meter, belum tahu bisa atau tidak nanti,” ungkap pria yang juga Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Jombang ini.
Kedua, adalah soal kondisi lahan yang harus siap bangun dan berupa tanah datar.
Bahkan, jika harus ada pengurukan, seluruhnya harus ditanggung pemerintah desa.
”Sementara desa itu mengambil dari mana kalau di tahun anggaran berjalan. PAK juga tidak bisa, sumber PAK juga tidak ada,” lontarnya.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Inpres 9/2025, Dinkop UM Jombang Gelar Pelatihan untuk Pengurus Kopdes Merah Putih
Selain itu, adalah proses pengerjaannya nantinya dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk pemerintah pusat.
Hal itu, disebutnya akan cukup menganggu, karena ternyata nantinya, uang yang dipakai untuk pembangunan juga adalah Dana Desa secara nasional.
”Dengan skema dana Rp 1-3 miliar, toh pada akhirnya dana desa secara nasional yang dipakai alokasi uang tersebut. Info yang saya terima, Rp 1 miliar untuk sarpras, yang Rp 2 miliar akan digunakan untuk pengadaan barang untuk KDKMP, dan pengadaannya juga nanti oleh Agrinas lagi,” lontarnya.
Dengan itu, ia merasa nantinya pengurus koperasi desa dan pemdes, hanya akan jadi penerima program.
”Pengadaan barang itu nanti juga dari Agrinas, jadi teman-teman di desa hanya sebagai pelaku penerima program saja nantinya,” lontarnya.
Ia pun berharap, Pemkab Jombang bisa membantu mereka untuk berkoordinasi secara vertikal.
”Kita ini kan anak buahnya bupati, harusnya kan ada koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar sama-sama berjalan, kami mendukung program ini, tapi ya tolong disesuaikan dengan kondisi di desa juga,” pungkasnya. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz