Bisnis Desa Kita Features Hiburan Hukum Jombangan Jurnalisme Warga Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Olahraga Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Politika Religia Sosok Wisata

Rencana Pengadaan Motor Baru Kades di Jombang Jadi Sorotan, PKB: Tidak Terlalu Urgen

Anggi Fridianto • Jumat, 14 November 2025 | 18:30 WIB
Ilustrasi motor operasional desa.
Ilustrasi motor operasional desa.

JombangBanget.id – Rencana pengadaan motor baru untuk pemerintah desa (pemdes) lewat program Desa Mantra pada 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Jombang.

Salah satunya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta Bupati Jombang Warsubi menunda program tersebut.

Pasalnya, selain membutuhkan anggaran besar, program tersebut dinilai belum terlalu urgen.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi tentang Raperda APBD Jombang Tahun 2026, Kamis (13/11).

Anas mengatakan, pihaknya meminta agar program-program yang tidak menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Jombang ditunda terlebih dahulu.

Terutama kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.

”Misalnya, rencana pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa yang menurut F-PKB belum mendesak dan kurang relevan dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas,” ujar Anas Burhani.

Menurutnya, saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang jauh lebih urgen dibandingkan pengadaan motor untuk pemdes.

”Sementara masih banyak kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendasar seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur pelayanan dasar,” tambahnya.

Ketua Komisi B DPRD Jombang itu juga menegaskan, guna mendorong percepatan pembangunan desa, Fraksi PKB mendorong agar bupati meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan aparatur perangkat desa.

”Aparatur desa merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka bukan hanya tuntutan administratif,” tandasnya.

Baca Juga: Tuai Banyak Sorotan, Bupati Jombang Ngotot Pengadaan Motor untuk Kades Jalan Terus

Rencana pengadaan motor operasional pemdes lewat program Desa Mantra 2026 menuai kritik.

Direktur Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang, Aan Anshori mendorong pemkab fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan warga desa, seperti penguatan ekonomi lokal dan peningkatan layanan dasar.

”Ribuan rumah warga masih berstatus tidak layak huni, ribuan bayi mengalami stunting, dan sejumlah jalan desa rusak berat. Tetapi Bupati Warsubi justru sibuk menyiapkan anggaran untuk membeli motor mewah bagi pemdes,” ujarnya, Rabu (29/10).

Kritik tajam juga datang dari praktisi hukum Ahmad Sholikhin Ruslie.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak mendesak dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pemerintahan desa.

”Kebijakan membelikan sepeda motor operasional untuk pemdes itu menurut saya tidak kebutuhan banget. Selama ini pemerintahan desa sudah berjalan baik tanpa itu,” ujarnya (31/10).

Menurutnya, pemdes sudah punya kendaraan operasional, baik itu sepeda motor bahkan mobil siaga desa (MSD).

”Desa itu ruang lingkupnya kecil, masih ada mobil siaga desa dan fasilitas lain. Jadi ini sama saja tidak peka terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.

Ia berharap DPRD Jombang menolak rencana tersebut.

”Jadi ini sama saja tidak peka terhadap kondisi rakyat. Saya berharap DPRD jangan hanya diam. Ketua DPRD harus punya keberanian bersikap untuk rakyat, bukan karena alasan koalisi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, program Desa Mantra 2026 yang digagas Pemkab Jombang tak hanya memuat rencana pengadaan sepeda motor operasional untuk pemdes.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan menu pengadaan mobil siaga desa yang akan direalisasikan pada 2028.

Bupati Jombang Warsubi menegaskan, pengadaan kendaraan operasional tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Ia meminta para kepala desa agar bijak dalam memilih menu kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

”Kami hanya memberi menu, bukan memaksa. Kalau desa merasa tidak perlu membeli motor atau mobil siaga, ya tidak apa-apa. Yang penting, pilihan itu digunakan secara bijak untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (ang/naz)

Editor : Ainul Hafidz
#motor baru #pengadaan motor #pkb #Jombang #Motor Kades #fraksi pkb #kepala desa #dprd jombang #kades