JombangBanget.id - Manajemen PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang menegaskan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan sebagai langkah efisiensi untuk menyelamatkan perusahaan dari tekanan kerugian yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Penjelasan itu disampaikan HR Manager PT SGS Jombang, Taufik Rizal Sutisna, dalam mediasi bersama Pemkab Jombang usai aksi demonstrasi buruh, Selasa (23/6). Ia menyebut tekanan yang alami perusahaan tidak hanya terjadi di Jombang, tetapi juga di sejumlah daerah lain.
”Di Jatim, dulu ada empat titik PT SGS berdiri, sekarang di Madiun dan Banyuwangi sudah tutup, tinggal di Jombang dan Jember. Akar kami secara grup di Palopo juga tutup total,” katanya.
Baca Juga: Buka Suara Soal PHK 1.000 Buruh, PT SGS Jombang Sebut Perusahaan Terus Merugi
Menurut dia, penutupan pabrik juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Bengkulu, Cicurug, dan sejumlah daerah di Jawa Barat.
Perusahaan, kata dia, masih berupaya bertahan melalui efisiensi dan pengembangan usaha lain. ”Meski demikian, kita tidak cuma omon-omon. Rekan-rekan kita di belahan pulau lain dan regional juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Taufik menyebut efisiensi dilakukan menyeluruh, tidak hanya pada pekerja level bawah, tetapi juga struktur manajemen. ”Tidak cuma di level bawah, level saya dan GM juga sudah dipangkas. Kita sudah melakukan efisiensi baik cost manajerial, produksi dan lainnya,” tuturnya.
Baca Juga: PHK PT SGS Jadi Sorotan DPRD Jombang, Hak Karyawan Tak Boleh Diabaikan
Ia menjelaskan sekitar 80 persen produk SGS dipasarkan ke luar negeri, mulai Amerika Serikat, Jepang, Timur Tengah hingga Asia Pasifik. Namun, sejumlah faktor global membuat permintaan terus menurun. ”Dari Covid, perang Rusia-Ukraina hingga konflik internasional lainnya itu berpengaruh,” katanya.
Dampaknya, kapasitas produksi perusahaan ikut turun signifikan. Jika sebelumnya mampu mencapai 100 ribu meter kubik per bulan dalam skala grup, kini untuk mencapai 30 ribu meter kubik saja sudah sulit. ”Apalagi bulan depan tarif Trump sudah berlaku,” ujarnya.
Meski melakukan efisiensi termasuk PHK, Taufik menegaskan tidak semua pekerja akan terdampak. Saat ini, jumlah karyawan SGS masih lebih dari 2.000 orang, dengan sekitar 900 pekerja di antaranya tenaga kerja langsung.
”Kita ini dalam tahapan penyelamatan perusahaan untuk menghindari pailit. Kalau sampai pailit, karyawan juga yang akan kena,” ucapnya.
Ia juga menyebut pabrik SGS Jombang telah lama masuk dalam rencana penutupan karena dinilai tidak lagi kompetitif secara bisnis. ”SGS Jombang ini salah satu yang akan ditutup. Dari sisi upah, kita tidak bisa bersaing. Secara hitungan bisnis, kita sudah jauh sebenarnya,” katanya.
Taufik menegaskan perusahaan siap membuka data keuangan jika dipersoalkan buruh, serta mempersilakan penyelesaian melalui mekanisme hubungan industrial. ”Kalau mempertanyakan hitungan audit silakan kami buka semuanya. Di PHI silakan, kami terima itu kalau dianggap tidak melaksanakan aturan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses tersebut agar sesuai aturan. ”Kami tidak akan tinggal diam. Kalau memang buruh diperlakukan tidak benar, kami akan mengawal dan melaporkan ini ke Abah Bupati,” katanya.
Ia menambahkan, Disnaker Jombang bersama Disnaker Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi dan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut. ”Setiap proses hubungan kerja harus tetap sesuai dengan aturan,” ujarnya. (riz/naz)
Editor : Achmad RW